“Kita lihat perkembangannya, kalau bagus, kita kerja samakan lagi. Kalau jelek kita cari yang lebih bagus. BUMD sudah menyampaikan mengambil beras dari beberapa kota, itu beras baru. Maka kami yakin ini bisa berhasil. Kalau ternyata tidak bagus, itu bisa diputus juga di tengah jalan, kalau memang tidak komitmen,” terang mantan advokat ini.
Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan mengakui, opsi menggandeng BUMD itu disambutnya sangat baik. Pihaknya telah menawarkan konsep kepada pemkab Bogor. Spirit pemberdayaan gabungan kelompok tani (gapoktan) ditekankan dalam penyediaan beras-beras lokal. “Kalaupun kita dapat (ditunjuk), prioritasnya bagaimana agar beras Bogor bisa terserap,” imbuhnya.
DPRD Kabupaten Bogor, memang telah memberikan rekomendasi atas temuan-temuan bansos di tahap pertama yang lalu. Diantaranya seperti perbaikan kualitas beras, perubahan sistem diatribusi, hingga jika memungkinkan perubahan kontrak dengan penyedia beras seperti Bulog.
“Sedari awal kita kaget dengan Bulog sebagai monopoli penyediaan beras itu. Ternyata, stoknya sempat kosong. Kita sudah periksa ke semua kantong-kantong penyimpangan Bulog waktu itu,” ungkap anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Irvan Baihaqi kepada Radar Bogor.
Hal itu, yang membuat para legislator untuk menyarankan opsi lain dalam penyediaan stok beras. Tidak hanya mengandalkan Bulog. Banyak penyedia lain yang terpercaya dan bisa menjadi alternatif penyedia berasnya.
