BOGOR–Angkutan umum berupa bus, rupanya, tak lagi diminati masyarakat untuk pulang ke kampung halaman. Pasalnya, di momen mudik, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor mencatat selalu ada penurunan jumlah penumpang bus setiap tahunnya. Musababnya, kini masyarakat beralih kepada moda transportasi kendaraan pribadi.
Kepala Dishub Kota Bogor Rakhmawati menjelaskan, berdasarkan data yang dimilikinya selama tiga tahun terakhir, terjadi penurunan jumlah penumpang bus saat momen mudik Lebaran. Misalnya, pada 2015 saja ada sebanyak 208.017 penumpang. Jumlah itu turun pada 2016 mencapai 190.847 penumpang. Diprediksi pada tahun ini hanya ada 169.129 pemudik yang menggunakan bus. “Jadi, diprediksi tahun ini pun akan turun,” jelasnya kepada Radar Bogor kemarin (13/6).
Penurunan jumlah penumpang bus di momen mudik Lebaran ini, bukan sesuatu yang diharapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Pasalnya, dengan menurunnya jumlah penumpang pada moda transportasi umum, maka akan ada lonjakan jumlah kendaraan pribadi yang digunakan sebagai kendaraan mudik. “Sebenarnya kami berharap mereka sebanyak-banyaknya naik angkutan umum,” terangnya.
Namun, menurutnya, ada yang berbeda di arus mudik tahun ini. Sistem transaksi jalan tol yang semula dilakukan beberapa kali, kini cukup sekali. Yakni, di pintu masuk ataupun keluar. Dia berharap dengan kemudahan tersebut akan mengurangi kepadatan yang kerap kali terjadi di pintu masuk maupun pintu keluar tol.
Ia mengatakan, penyelenggaraan penertiban angkutan lebaran Kota Bogor dilaksanakan selama 27 hari. Terhitung mulai H-11 hingga H+12. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut pihaknya akan melibatkan sebanyak 822 personel. “Kebetulan tahun ini personel kami bertambah, jadinya ada bantuan tenaga,” kata Rakhma.
Dalam penertiban tersebut, dirinya bakal menyoroti PO bus yang kerap kali nakal menaikkan tarif di atas ambang batas. Sebab, tahun-tahun sebelumnya, pihaknya sempat menemukan hal serupa di beberapa PO bus. Masyarakat yang sedang terdesak membutuhkan tiket, biasanya akan tidak keberatan untuk mengeluarkan uang lebih demi tiket bus.
“Itu akan merugikan masyarakat, jadi harus ditertibkan. Yang ketahuan akan dikenakan sanksi. Kami sudah mengimbau PO-PO bus untuk tidak menaikkan tarif di atas batas yang ditentukan,” tandasnya.(rp1/c)
