JAKARTA- RADAR BOGOR-PDI Perjuangan (PDIP) menindak tegas semua kader yang berbicara tentang pencapresan pada Pemilu 2024. Setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dijatuhi sanksi teguran lisan, kemarin (26/10/2022) giliran Ketua DPC PDIP Solo F.X. Hadi Rudyatmo yang diberi sanksi teguran keras dan terakhir. Para anggota Fraksi PDIP DPR yang membentuk Dewan Kolonel pun tidak luput dari sanksi.
Ganjar disanksi karena menyatakan siap maju sebagai calon presiden (capres). Sementara itu, F.X. Rudy dijatuhi sanksi karena mendukung Ganjar maju sebagai capres 2024. Keduanya dipanggil dan dimintai klarifikasi oleh DPP PDIP terkait dengan pernyataan soal pencapresan. Ganjar dipanggil pada Senin (24/10/2022), sedangkan Rudy baru dipanggil kemarin.
Baca Juga : PDIP : Pilpres 2024 Waktunya Hadirkan Pemimpin Perempuan
Rudy datang ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.15. Dia mengenakan seragam resmi partai berwarna merah dan masker berwarna merah-putih. Selanjutnya, Rudy dipersilakan masuk ke ruang klarifikasi. Di dalamnya sudah menunggu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun.
Setelah 1,5 jam, Hasto, Komar, dan Rudy menggelar konferensi pers untuk menyampaikan hasil pertemuan tertutup tersebut. Komar mengatakan, setelah dilakukan klarifikasi, Rudy dinyatakan melanggar keputusan kongres PDIP yang menetapkan bahwa semua yang menyangkut calon presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. ”Seluruh kader harus tertib, tanpa kecuali,” terangnya.
Menurut dia, Rudy adalah kader senior sehingga sanksi yang diberikan lebih berat. ”Karena itu, kami jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada Saudara F.X. Rudyatmo. Saya serahkan ini untuk dilaksanakan,” tegas anggota Komisi II DPR itu. Komar menyatakan, Rudy adalah teman seperjuangannya yang sama-sama sebagai kader senior. Walaupun demikian, dia harus tegas kepada semua kader yang melanggar. Dia tidak akan pandang bulu agar semua kader dari Sabang sampai Merauke merasakan keadilan partai. ”Dalam posisi ini, saya harus tegas, saya tidak pandang bulu. Karena Anda (Rudy, Red) adalah teman perjuangan saya, bagian dari sejarah partai,” ungkapnya.
Sanksi kepada Rudy tersebut jauh lebih berat daripada sanksi untuk Ganjar yang hanya teguran lisan. Mengenai hal itu, Komar menjelaskan beberapa alasannya. Pertama, kata dia, Rudy adalah kader senior di partai. Menurut dia, kader senior sekaliber Rudy seharusnya menjadi suri teladan bagi anggota partai lainnya. Maka, jika ada pelanggaran yang dilakukan kader senior, sanksinya lebih berat. ”Itu risikonya sebagai kader senior. Dia harus jadi suri teladan bagi anggota partai,” bebernya.
Baca Juga : Parleman Asia-Pasifik, Puan Tegaskan Tentang Senjata Nuklir
Alasan berikutnya, lanjut dia, Rudy seharusnya tak boleh menyampaikan pernyataan dukungan terhadap calon presiden tertentu. Dalam hal ini tentu dukungan kepada Ganjar Pranowo. Sebab, pernyataan dukungan demikian hanya boleh dilakukan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Secara pribadi, kader boleh mendukung calon-calon yang ada, tapi tidak boleh mengungkapkannya. Kader hanya boleh menyiapkan barisan. ”Jika sudah diumumkan, semua kader harus melaksanakan keputusan itu,” tuturnya.
Komar menambahkan, sanksi untuk Ganjar lebih ringan karena dia tidak mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Ganjar hanya menjawab pertanyaan wartawan. Ganjar menyatakan siap sebagai capres jika ditugaskan partai demi bangsa dan negara. Menurut dia, partai memang mempersiapkan kader bangsa untuk siap dicalonkan ke tingkatan mana saja.
Hasto Kristiyanto menambahkan, sanksi berat kepada Rudy adalah bentuk perlakuan yang sama atau equal treatment dalam hal kedisiplinan. ”Sanksi ini teguran, bukan pembebastugasan, bukan pemecatan. Jadi, ada tahapan-tahapan pemberian sanksi,” paparnya.
Menurut dia, partainya tidak sewenang-wenang memberikan sanksi. Pihaknya mengundang Rudy terlebih dahulu untuk melakukan klarifikasi. Partai juga menyampaikan bukti-bukti terkait dengan dugaan pelanggaran. Setelah dilakukan klarifikasi, partai mengambil keputusan memberikan sanksi.
Sementara itu, Rudy menyatakan legawa menerima sanksi tersebut. Bahkan, dia menyampaikan terima kasih atas konsolidasi dan klarifikasi yang dilakukan DPP PDIP. Pada dasarnya, sebagai kader senior partai, dia mempunyai prinsip sikap dan komitmen terhadap Ketum PDIP Megawati. ”Sehingga dengan sanksi yang diberikan kepada saya, sanksi keras dan terakhir itu pun saya terima dengan penuh tanggung jawab,” kata Rudy.
Ke depan, dia akan menjalankan tugas untuk memenuhi momen pemenangan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden sesuai dengan apa yang diputuskan Ketum.
Komar menambahkan, selain Ganjar dan Rudy, partainya menjatuhkan sanksi kepada sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR yang membentuk Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani sebagai capres. Dia menilai Dewan Kolonel telah membuat organisasi di luar AD/ART partai. Soal nama-nama anggota Dewan Kolonel yang diberi sanksi, Komar mengatakan bahwa dirinya sudah menghubungi mereka satu per satu.
Dewan Kolonel itu tidak punya kaitan apa pun dengan militer. Istilah tersebut diciptakan anggota Fraksi PDIP DPR yang ingin mengusung Puan Maharani sebagai capres dari PDIP. Pembentukan Dewan Kolonel diinisiasi oleh Anggota DPR dari PDIP Johan Budi. Koordinatornya adalah Trimedya Panjaitan. Sedangkan anggotanya adalah para loyalis Puan Maharani. Antara lain, Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hendrawan Supratikno, dan Masinton Pasaribu. Dewan Kolonel bertugas meningkatkan citra Puan di daerah pemilihan masing-masing anggota.
Baca Juga : Deklarasi Jadi Capres, Elektabilitas Anies Masih di Bawah Ganjar
Tak lama setelah pembentukan Dewan Kolonel, muncul reaksi dari para relawan pendukung Ganjar. Seakan ingin memberikan sindiran, mereka mendirikan Dewan Komando Perjuangan Rakyat Jelata yang mereka singkat menjadi Dewan Kopral.
Komar menegaskan, pihaknya akan memanggil mereka semua untuk dimintai klarifikasi terkait dengan pembentukan organisasi di luar partai itu. ”Kami sedang persiapkan untuk panggil gelombang berikutnya. Tertibkan semua tanpa terkecuali,” tegasnya.
Komar menyatakan, Puan tidak terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel. Para anggota Fraksi PDIP berinisiatif sendiri untuk membentuk organisasi tersebut. ”Kadang-kadang teman-teman ini kan terlalu kreatif, untuk cari muka kadang juga. Itu bukan menolong pemimpin, kadang menjerumuskan pemimpin juga,” tandas legislator asal Papua itu.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyatakan menerima dengan lapang sanksi teguran lisan yang dijatuhkan Dewan Kehormatan DPP PDIP terhadap dirinya. “Tentu sebagai kader, saya akan taat dan menerima. Tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki,” kata Ganjar.
Ganjar menyampaikan, terkait Pilpres 2024 dan siapapun nantinya yang akan diusung oleh PDIP, dirinya siap dan patuh terhadap keputusan partai. Dia juga menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Pak Sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan Ketum. Jadi, semua pasti akan mengikuti. Dan saya orang yang setuju,” tegas Ganjar.
Baca Juga : PDIP Disarankan Usung Ganjar untuk Bersaing dengan Anies-Prabowo
Pada bagian lain, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan, Megawati ingin menertibkan semua kader yang berbicara tentang pencapresan. Menurut dia, Megawati tampaknya tidak ingin ada kegaduhan di internal PDIP soal capres, baik dari pendukung Ganjar maupun Puan.
Sebelumnya, para pendukung Puan selalu menyerang Ganjar. Mereka terus mengkritik kubu Ganjar. Dengan penertiban yang dilakukan DPP PDIP, tidak ada saling serang di antara pendukung. Tidak ada lagi kader yang menyerang Ganjar. ”Megawati ingin situasi partai tenang dan solid,” paparnya.(jpg)
Editor : Yosep/Riadil-ppl
