KARAWANG – RADAR BOGOR,Pembangunan infrastruktur penunjang seperti Penerangan Jalan Umum (PJU) agaknya harus segera mendapat perhatian. Itu bisa dilihat dari masih banyaknya titik-titik rawan kriminal minim penerangan jalan umum (PJU).
Bahkan di jalan-jalan utama pun masih gelap padahal mobilitas kendaraan di Karawang cukup tinggi. Memang, terkesan kecil dan sederhana, tetapi kalau dibiarkan begitu akan memberikan dampak buruk terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.
Yang paling sering terjadi adalah aksi kejahatan malam hari ditengah jalan. Karena kondisinya mendukung, jalan yang minim penerangan membuat para pelaku kejahatan semakin mudah untuk melancarkan aksi kejahatannya.
Meski aktivitas Karawang disiang hari ramai tetapi malam hari terutama saat memasuki jam-jam kritis, sekitar pukul 00.00 kendaraan yang melintas sudah mulai jarang.
Di Cikampek sendiri yang sering dikeluhkan oleh warga adalah jalan interchange tol Kalihurip, selain jalannya juga sangat jelek, jalan tersebut juga sangat minim PJU, kemudian jalannya bukan daerah permukiman warga, melainkan pabrik dan lahan-lahan kosong sehingga menjadi titik yang paling strategis pagi para pelaku kejahatan.
”Saya selalu was-was kalau pulang malam dari Indotaisei ke Cikampek,” ujar Candar, warga Pangulah Selatan, Kecamatan Kotabaru.Warga juga saat melintas atau keluar dari daerah kawasan, lebih banyak memilih jalan Kota Bukit Indah yang keluarnya ke Purwakarta dan langsung masuk jalan arteri, sehingga bisa lebih aman untuk kendaraan yang melintas di malam hari, utamanya para pengendara motor.
Cikampek yang merupakan kecamatan tujuan para kaum urban, bahkan sering disebutsebut sebagai kecamatan yang memiliki potensi untuk mekar, ternyata jalan arterinya, seperti A Yani, Ir H Juanda tidak ada PJU yang dipasang untuk keamanan para pengendara.
adahal sepanjang jalan tersebut merupakan banyak tempat-tempat penting yang sering dikunjungi oleh warga, mulai dari rumah sakit, kantor kecamatan, toko swalayan, perguruan tinggi dan hotel.
Ditempat yang paling strategis saja, seperti fly over Cikampek, masih banyak PJU yang tidak menyala. Jika melihat kondisi tersebut, maka harus ada tindakan serius dari pemerintah, terutama pemerintah daerah yang merupakan penguasa teritorial.
Jangan sampai menjadi alasan, karena jalan nasional, PJU nya juga bukan kewenangan Pemda. Jika pernyataan tersebut dilontarkan, maka menunjukan bahwa pemda memang selama ini tidak serius menjalankan tugasnya.
Padahal kalau saja itu bukan kewenangan pemda, sebagai pemerintah, tentunya bisa dikoordinasikan secara cepat dengan pemerintahan yang diatasnya. Sehingga tidak ada persoalan yang berlarut-larut dan tidak tuntas.
(RK/psn/pojokjabar)
