25 radar bogor

Ajukan Rp10 M per Kolam Retensi

ilustrasi

BOGOR–Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, kemarin mendapat tamu istimewa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kenapa istimewa? Itu karena kunjungan Anies sekaligus kunjungan pertama Gubernur DKI Jakarta ke Bogor dalam sejarah Kota Hujan.

“Ini sejarah bagi Kota Bogor. Karena saya baru tahu sejak berdirinya Kota Bogor, baru kali ini Gubernur DKI Jakarta datang ke sini,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya dalam sambutannya.

Kunjungan Anies kemarin secara umum adalah menjajaki kerja sama menangani permasalahan banjir ibu kota. Ruang lingkup kesepakatan bersama itu diantaranya normalisasi sungai lintas batas wilayah, penataan bantaran sungai Ciliwung, serat revitalisasi situ-situ dan pembangunan kolam retensi.

‘’Ada juga pembuatan sumur resapan dan biopori di DAS Cisadane dan Ciliwung,’’ kata Bima.

Ia juga berharap DKI Jakarta bisa kembali memberi bantuan membangun sumur resapan dan kolam retensi. Kota Bogor, ungkapnya, masih membutuhkan tiga sampai lima titik kolam retensi agar penanggulangan banjir berjalan sempurna.

‘’Hari ini saya menunjukan kepada pak gubernur titik kolam retensi di Cibuluh, bantuan Rp10 miliar dari Jakarta. Dan akan kita ajukan proposalnya untuk diperbanyak di beberapa titik yang lain diperlukan, duduk bersama mendesain yang diperlukan,’’ kata Bima.

Selain penanganan banjir, pada kesempatan itu Bima menyinggung terkait ruang lingkup kesepakatan bersama penanganan transportasi, seperti perluasan angkutan massal berbasis rel, perluasan jalur sistem busway, pem­bangunan LRT, pembangunan park and ride.

Sementara itu, Anies Baswedan mengaku memanfaatkan kunjungan itu sekaligus untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan membuka babak baru kerja sama antara Kota Bogor dan DKI Jakarta. “Saatnya kita kerja sama dengan lebih kolaboratif,” ujar Anies.

Anies melanjutkan, pada 8 Februari 2018 dirinya mendapat amanat menjadi ketua Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur). Ke depannya, BKSP akan menjadi forum aktif yang secara umum membahas masalah teritori antara DKI Jakarta dengan daerah penyangganya.

“Di mata warga tidak ada perbedaan antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun pemerintah kota atau kabupaten di sekelilingnya dalam menangani permasalahan menyangkut masyarakat. Jika ini tidak dikelola dengan baik maka masyarakat kita juga akan merasakan kerugiannya dan berimbas pada semua pemerintahannya,’’ kata Anies.

Anies juga mengapresiasi atas informasi yang update terkait kondisi air di Bendung Katulampa sehingga memudahkan pemerintah dan warga Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi kondisi terburuk yang mungkin terjadi. ‘’Kolaborasi kedua pemerintah akan membuat pelayanan bagi hajat orang banyak akan lebih baik,” harap Anies.(don/d)