JAKARTA-Pengawasan kualitas rumah subsidi akan diperketat. Hal itu perlu dilakukan untuk melindungi konsumen. Sebab, keluhan mengenai rumah subsidi dari masyarakat cukup banyak.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, kualitas rumah subsidi harus ditingkatkan. Mulai dari dinding, plafon, fasilitas umum (fasum), semuanya harus layak. “Sebab rumah dan perumahan itu kan dihuni masyarakat setiap harinya. Jadi harus layak, nyaman dan tidak membahayakan penghuni,” ujarnya saat pembukaan Indonesia Property Expo (Ipex) kemarin (3/2).
Pemerintah saat ini telah menyelesaikan rancangan Peraturan Menteri PUPR terkait standar kualitas rumah subsidi. Ketentuan tersebut ditargetkan terbit tahun ini.
Dengan standar tersebut, penyaluran kredit perumahan rakyat (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan lebih banyak dan realisasi program Satu Juta Rumah juga akan lebih cepat tercapai. Basuki juga mengatakan, pihaknya menjamin tidak akan mempersulit pengembang untuk membangun rumah subsidi. Asalkan, ada komitmen dari pengembang untuk membangun rumah dan lingkungan perumahan yang berkualitas.
Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pemerintah sangat serius dalam mengawasi kualitas pembangunan rumah subsidi. “Pemerintah akan membentuk unit pengawas rumah subsidi,” ungkapnya. Unit tersebut diharapkan dapat memerbaiki kualitas pembangunan rumah untuk MBR.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Maryono mengungkapkan, rumah yang rentan rusak biasanya adalah rumah yang tak dihuni. ”Bagaimanapun kualitas bangunannya, kalau tidak ditempati, jarang dikunjungi, ya mudah rusak,” ungkapnya
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Oktober 2017 lalu menemukan 5.108 unit rumah subsidi tak berpenghuni. Menurut Maryono, tingkat kerusakan rumah yang dibiayai BTN sendiri masih di bawah 5 persen dari total 7 juta rumah yang telah dibiayai melalui perseroan sejak 1971 silam. ”Jumlah rumah rusak dari BTN masih sedikit sekali,” katanya. (rin)
