25 radar bogor

Siswa Kesulitan Akses Wifi Publik Gratis, Tahun Ini Pemkot Bogor Baru Usulkan Anggarannya

RADAR BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah mengajukan kembali anggaran wifi publik gratis seperti tahun lalu.

Bedanya, tak hanya digunakan untuk pelajar saat pembelajaran jarak jauh (PJJ), melainkan disiapkan juga untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Hanafi mengatakan, saat ini wifi publik gratis memang tidak bisa diakses pelajar untuk mengikuti proses belajar mengajar secara daring.

Menurutnya, Pemkot Bogor saat ini meniadakan program wifi gratis.

“Sudah ga ada, dan itu anggarannya bukan di Disdik tapi di kecamatan. (Anggaran) Tahun 2020,” kata Hanafi, Selasa (26/7/2021).

Sementara itu, Kepala Diskominfo Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Rahmat Hidayat mengatakan, program wifi publik gratis untuk para pelajar memang sudah tidak ada.

Namun, Diskominfo akan mengusulkan kelanjutan pemanfaatan wifi publik, untuk PJJ siswa di Kota Bogor.

Usulan pengadaan wifi publik tersebut diajukan untuk Agustus hingga Desember 2021.

Rahmat mengatakan, wifi publik yang diajukan tahun ini tak hanya digunakan untuk PJJ.

Melainkan bisa digunakan untuk pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Diharapkan, wifi publik tersebut nantinya bisa digunakan oleh pelaku usaha yang melakukan penjualan secara online.

“Saat ini sedang proses pengusulan di pergeseran anggaran. Wifi publik itu utamanya untuk PJJ, tapi warga juga bisa menggunakan untuk UMKM dan ekonomi kreatif lainnya,” kata Rahmat.

Rahmat mengatakan, wifi publik yang masih dalam proses usulan tersebut jika disetujui akan mulai beroperasi selama lima bulan, yakni pada Agustus hingga Desember 2021.

Namun, hingga saat ini pihaknya masih membuat detail mengenai anggaran yang akan diajukan.

Diperkirakan, anggaran yang akan diajukan lebih besar dibandingkan dengan besaran anggaran wifi publik pada 2020. Yakni sebesar Rp 2.072.000.000 untuk penggunaan wifi publik di 797 RW selama empat bulan, sejak September hingga Desember 2020.(ded/c)