RADAR BOGOR – Kementerian Sosial (Kemensos) akhirnya, menambah jangkauan keluarga penerima manfaat (kpm) bantuan sosial (bansos) sembako atau bantuan pangan non tunai. Jumlahnya cukup besar, mencapai 5,9 juta KPM.
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini mengungkapkan, tambahan ini sejalan dengan verivikasi dan validasi data yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) sepanjang semester pertama 2021.
Setiap bulan, pemda memang diberikan kesempatan mengupdate data warga miskinnya untuk kemudian diajukan dalam data penerima bansos.
Sebagai informasi, sebelumnya jumlah penerima kartu sembako ialah 18,8 juta KPM.
“5,9 juta ini sudah kami usulkan pada kemenkeu untuk menerima bantaun sebesar Rp 200 ribu per bulan,” ungkapnya usai rapat bersama presiden, kemarin (26/7).
Bantuan untuk KPM baru tersebut, lanjut dia, diberikan mulai Juli sampai Desember 2021. Mereka bisa membelanjakan dana tersebut di e-waroeng yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.
Selain perluasan penambahan cakupan, Kemensos juga menambah besaran dana yang diberikan. Rencananya, akan ada tambahan 2 kali Rp 200 ribu di tahun ini untuk penerima awal. Seperti diketahui, bansos kartu sembako biasanya diberikan sebanyak 12 bulan dalam satu tahun.
Diakuinya, jajaran Kemensos tengah bergerak cepat untuk menyalurkan bansos, baik reguler maupun bansos respon kondisi oandemi.
Ia dan jajaran juga secara intensif turun dan mengecek langsung penyaluran bansos di sejumlah daerah. Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak pandemi mendapatkan bantuan sesuai ketentuan.
Selain itu, untuk menghindari atau menutup celah korupsi, Risma telah menyiapkan tiga langkaah strategis. Pertama, melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos.
“Maka itu, beberapa waktu lalu saya memutuskan untuk menidurkan lebih dari 21 juta data. Karena di dalamnya ada data ganda,” jelasnya.
kedua, memperbaiki mekanisme penyaluran. Dalam penyaluran bantuan sosial yang eksisting, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan melalui mekanisme non tunai.
“Untuk bantuan beras yang 10 kg dari Perum Bulog, disalurkan melalui Perum Bulog. Kemensos hanya menyampaikan data penerima bantuan,” ungkapnya.
Langkah ketiga, melibatkan dukungan teknologi berbasis digital. Kemensos telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK),dan Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi yang meningkatkan layanan kepada penerima manfaat sekaligus menjadi alat kontrol efektif dalam penggunaan bantuan sosial.
Nanti dengan aplikasi tersebut, penerima manfaat tidak harus belanja di E-Warong, tapi bisa ke tempat lain.
“Selain itu juga bisa untuk memonitor apakah bantuan dibelanjakan sesuai kebutuhan atau di luar itu. Misalnya untuk membeli rokok atau minuman keras. Kan tidak boleh,” tegasnya. (mia)
