SUKAMAKMUR-RADAR BOGOR, Jalur puncak dua terus menjadi wacana. Berganti bupati, masih belum mengubah rencana. Sampai saat ini Puncak dua tetap tiada. Realisasi Jalur penghubung Bogor Cianjur itu masih menggantung.
Puluhan kilometer bentangan jalur tanah kilometer di sebelah timur Kabupaten Bogor masih sama sejak Mantan Bupati Rahmat Yasin berujar Jalur puncak dua pada tahun 2012 lalu.
Pada rapat Minggon saat itu, mantan bupati Kabupaten Bogor yang terjerat Kasus korupsi itu mengatakan pemerintah pusat menyiapkan anggaran Rp 759 miliar untuk memuluskan proyek pembangunan jalur Puncak dua.
Ketika itu, megaproyek yang digagas Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengatasi kemacetan kronis di jalur Puncak Bogor-Cianjur, Jawa Barat itu, ditargetkan selesai pada 2014.
Namun, hingga Rahmat Yasin dijemput KPK dan mendekam dalam jeruji besi, hingga digantikan oleh PLT Bupati kala itu Nuhayanti, nasib puncak dua masih sama.
Hanya hamparan tanah merah basah yang dipenuhi ilalang dan rumput liar.
Pada Media 2014, Nurhayanti, PLT Bupati Bogor kala itu juga gagal merampungkan Jalur Puncak II.
Saat itu, Nurhayanti mengaku jalur puncak dua yang menghubungkan antara Kabupaten Bogor-Cianjur via Babakanmadang, Sukamakmur, Tanjungsari dan menembus Kota Bunga, Cipanas, ditargetkan rampung pada tahun 2018.
Gagalnya Pembangunan jalan sepanjang 47 km tersebut kala itu masih terkendala dengan lahan milik Perhutani seluas 5 kilometer.
Ketika itu biaya yang dibutuhkan untuk proyek Jalur Puncak II setiap tahunnya mencapai Rp 800 miliar. Namun pemkab tak punya anggaran.
Nasib jalur puncak dua sama. Tidak ada perubahan. Sebatas wacana dan rencana.
Memasuki era Bupati Bogor Ade Yasin Munawaroh, pembangunan jalur puncak dua kembali muncul. Diawali pada medio tahun 2019. Bupati Bogor Ade Yasin mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera mewujudkan pembangunan jalur Puncak Dua untuk mengatasi padatnya kendaraan di jalur Puncak Cisarua Kabupaten Bogor, pada momen mudik ataupun libur Lebaran.
Ade Yasin Munawaroh saat itu mengatakan, selain mempermudah akses masyarakat, pembangunan jalur yang menghubungkan Sukamakmur Kabupaten Bogor dengan Cipanas Kabupaten Cianjur itu juga bisa mendongkrak perekonomian warga sekitar.
Sejak saat itu , Ade Yasin Munawaroh mengaku terus melobi pemerintah Pusat untuk segera merealisasikan pembangunan Jalur Puncak Dua, yang membutuhkan biaya sekitar Rp1,2 triliun.
Memasuki tahun 2020, Bupati Bogor, Ade Yasin Munawaroh terus mencoba untuk merealisasikan jalur puncak dua.
Saat itu ia mengancam, jika pembangunan puncak dua tak digubris oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), akan mengerahkan pasukan TNI untuk menggarap Jalur Puncak Dua
“Ya, kalau sampai 2021, tidak dibantu dan kita sudah bikin proposal, tapi tidak juga ditanggapi, kita nekad saja oleh TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa),” ujarnya bupati Bogor Ade Yasin kepada radarbogor.id kala itu.
Memasuki tahun 2021, Bupati Bogor Ade Yasin Munawaroh masih terus ngotot untuk bisa membangun jalur puncak dua.
Pemerintah Kabupaten Bogor tetap ingin membangun Jalur Puncak dua, meskipun Pemerintah provinsi Jawa barat tak menganggarkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2023.
“Untuk Jalur Puncak dua, tetap dibangun. Karena selain untuk mengatasi kemacetan di Jalur Puncak Cisarua, utamanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah timur Kabupaten Bogor,” katanya kepada radarbogor.id belum lama ini.
Bukan tanpa alasan ,jalur puncak dua terus diperjuangkan, Bupati Bogor Ade Yasin Munawaroh memaparkan akan ada dampak ekonomi yang signifikan di kecamatan Citeureup, Babakanmadang, Cariu, Tanjungsari, dan Sukamakmur. lima kecamatan itu akan mendapatkan pengaruh ekonomi dari pengembangan jalan tersebut.
Dimana ada lebih dari 550.000 penduduk yang tinggal di lima kecamatan tersebut yang akan menerima dampak positif pembangunan puncak dua.
*Puncak dua jadi Pembahasan alot di Banggar DPR RI*
TANJUNGSARI-Mega Proyek Jalur Puncak dua juga menjadi pembahasan Alot di Banggar DPR RI. Hal itu disampaikan oleh Anggota Banggar DPR RI Mulyadi.
Kepada radarbogor.id Mulyadi mengatakan, dirinya terus menyuarakan Puncak dua dalam setiap Rapat di Banggar DPR RI.
“Saya suarakan di badan anggaran. hari terakhir pembahasan pemerintah untuk usulan APBN 2021, ternyata puncak dua tidak ada juga. saya respon lagi, direspon sama ketua badan anggaran, sahid abdullah. Bahwa apa yang saya sampaikan adalah untuk kepentingan bersama. minta pemerintah mengupayakan anggaran puncak dua direalisasikan,” katanya kepada radarbogor.id Selasa (8/3/2021).
Iapun terus berupaya agar jalur puncak dua ini terlaksana. Iapun meminta pemerintah berkomitmen untuk tetap akan diperjuangkan melakukan kajian-kajian anggaran puncak dua.
“Kemarin ini masuk masa sidang berikutnya, saya sowan ke wakil ketua dpr mengingatkan kembali tentang komitmen untuk merealisasikan jalur puncak dua,”tuturrnya.
“Ke menteri desa saya dorong, kalau puncak dua dibuka. Karena dibalik gemerlap puncak, banyak sekali desa-desa yang tertinggal di kecamatan sukamakmur. kalau puncak dua dibuka, maka potensi pengembangan wilayah dan ekonomi masyarakat terangkat. intinya puncak dua tetap akan dilaksanakan,”tuturnya.
Mulyadi pun menjelaskan, sebagai anggota DPR RI yang memiliki daerah pemilihan kab bogor, dirinya tetap mengupayakan Jalur puncak dua untuk terealisasi.
“kalau pun misalnya tidak di APBN perubahan tahun ini, tahun 2022 saya ingin memastikan ketua banggar dan pimpinan pimpinan dpr untuk memastikan anggaran tersebut direalisasikan,” tukasnya. (all)
Reporter : Arifal
Editor : Rany P Sinaga
