BOGOR–Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat (Jabar) secara perlahan terus menurun dari tahun ke tahun. Dari data yang ada, angka kemiskinan mengalami penurunan 0,7 persen. Bila pada tahun sebelumnya di angka 9,57, di tahun ini turun menjadi 8,77. Meski begitu, penurunan tersebut belum sesuai target dari Pemprov Jabar yakni 1 persen per tahun.
Adanya gap sebesar 0,3 persen dari target 1 persen per tahun pengurangan angka kemiskinan di Provinsi Jabar, membuat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Wilayah I menggelar rapat koordinasi penguatan kelembagaan TKPK dan integritas program untuk akselerasi pengurangan kemiskinan.
“Sebelumnya, dari data yang saya lihat, ada keluarga miskin yang tersentuh empat program kemiskinan, tetapi juga ada keluarga miskin yang satu program pun belum tersentuh,” ujar Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dalam rapat yang digelar di Gedung Bale Seda BKPP Jalan Juanda, Kota Bogor, belum lama ini (30/8).
Ia menegaskan, ketidakadilan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum sungguh-sungguh mengurus rakyat miskin. Padahal, tujuan dari pembangunan yang sebenarnya adalah untuk yang tidak mampu, bukan sebaliknya membuat yang kaya semakin kaya.
Maka, dengan adanya data yang lengkap ini, tidak ada alasan lagi di sebuah desa atau daerah masih ditemukan keluarga miskin yang belum tersentuh program kemiskinan. “Kalau sekarang kita tidak sungguh-sungguh bersinergi, berkoordinasi untuk mengurus warga miskin, ini dosa besar,” tegasnya.
Hal lain yang turut ditekankan, lanjutnya, dalam program kemiskinan perlu juga memperhatikan disabilitas dan lansia miskin. Pasalnya, dari total jumlah 4,17 juta warga miskin di Provinsi Jabar, 1 juta di antaranya merupakan lansia dan disabilitas miskin.
Mereka sudah seharusnya mendapatkan bantuan langsung bukan hanya sekadar stimulus semata. “Bisa jadi, negara kita tidak maju-maju karena tidak memedulikan para lansia dan disabilitas,” katanya.(wil/c)
