CIBINONG-RADAR BOGOR, Lewat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah pusat bakal menata ulang keberadaan situ di Kabupaten Bogor.
Berdasarkan data hasil invetarisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappedalitbang), sedikitnya ada 95 situ atau danau yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor.
Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN Wisnubroto Sarosa mengatakan, ada tiga fokus utama yang bakal dilakukan untuk penataan situ.
Pertama melakukan sertifikasi badan air atau danau. Hal itu dilakukan untuk memberi kepastian hukum bahwa situ tidak boleh dimiliki perorangan ataupun perusahaan.
Kedua, lanjut Wisnu, pihaknya juga akan membuat zonasi untuk mengatur mana area yang boleh dimanfaatkan warga dan mana yang tidak.“Yang boleh juga kita buatkan dulu aturannya, syaratnya seperti apa,” katanya saat ditemui usai pertemuan di Lorin Hotel Sentul, Kamis (28/3).
Selanjutnya, pemerintah pusat juga ingin adanya pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas). Tujuannya tak untuk mengawasi dan mengendalikan program.“Ini bagian dari program besar pemerintah pusat, kaitan program penyelamatan Situ, Danau, Embung dan Waduk (SDEW),” ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bogor Burhanudin menyambut baik adanya program penataan situ. Bahkan pemerintah daerah juga siap mendorong adanya aturan daerah, baik berupa peraturan bupati (perbup) atau peraturan daerah (perda).
“Kerja sama dengan kementerian, kami welcome. Istilahnya kalau mata air hilang, berubah jadi air mata. Jadi ini keseriusan semua pihak, bukan hanya Pemkab Bogor atau Depok, Kota Bogor, DKI, provinsi (Jawa Barat, red) sampai kementerian,” paparnya.
Pria yang juga menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat itu juga ingin agar dua sungai yang melintasi Bumi Tegar Beriman, yakni Ciliwung dan Cisadane, kembali jadi urat nadi kehidupan warga.
“Jadi Ciliwung Nanjung atau naik derajat dan Cisadane Hade, terbaik. Kami apresiasi. Mudahmudahan ini jadi blue print, siapa pun pemimpinnya, presiden, bupati, pejabatnya, ini jadi program yang berkelanjutan,” ucap Burhan.(ryn/c/feb/run)
