BOGOR-RADAR BOGOR, Betapa pentingnya pengawasan pelayanan dan perizinan di kota ini. Ihwalnya, belum lama ini, nama Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto pernah dicatut onkum tak bertanggungjawab untuk mengurus perizinan.
Bima membeberkan, dirinya pernah melakukan langsung operasi tangkap tangan kepada pihak yang menjual namanya, untuk minta bayar soal perizinan.
“Sekitar 10 juta rupiah katanya diminta oleh oknum bidang perizinan yang tujuannya untuk walikota. Ini persoalan serius, oleh karena itu saya bertekad untuk membenahi sistemnya,” ujarnya.
Bima Arya, mengatakan bahwa reformasi terhadap birokrasi yang dilakukan terhadap pelayanan perizinan, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dilatarbelakangi karena maraknya pungutan liar (pungli).
Ia melanjutkan, bahwa sistem tersebut untuk mendorong proses perizinan secara online.
Menurut dia, hal Itu untuk meminimalkan faktor manusia, waktu dan tarif, jadi harus ada kepastian disitu. “Yang paling penting membangun kultur yang melayani,” ujar Bima.
Ia menambahkan, bahwa dengan diberlakukannya reformasi birokrasi di bidang perizinan diharapkan mampu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor.(*/ipe)
