BOGOR-RADAR BOGOR, Wali Kota Bogor, Bima Arya menunda sementara pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada Rabu, (17/4/2024).
Baca Juga : Bima Arya-Dedie A Rachim Pamit ke ASN Kota Bogor, Titip Masjid Agung dan Siap Jadi Dewan
Sedianya, pelantikan yang dilakukan jelang akhir masa jabatan Wali Kota Bogor Bima Arya pada 20 April 2024 itu, diselenggarakan secara hybrid di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor.
Rotasi mutasi pejabat sendiri diketahui melalui surat Nomor: 800/1719-BKPSDM tentang Pelantikan Pejabat Administator, Pejabat Pengawas, Kepala Sekolah, dan Pejabat Fungsional PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, yang ditandatangani langsung Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah pertanggal 16 April 2024.
Namun, rencana pelantikan yang sediadanya dilakukan Pemkot Bogor pada pukul 08.00 WIB, harus ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.
“(Pelantikan) diundur, belum tahu jam berapa baru dilaksanain,” kata sumber Radar Bogor yang enggan disebutkan namanya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Heri Karnadi mengatakan, pelantikan dilakukan secara offline di Balai Kota Bogor. “Melalui virtual itu untuk yang pegawai P3K, untuk pengambilan sumpah,” kata Heri Karnadi.
Menurut dia, pelantikan itu dilaksanakan hanya untuk mengisi kekosongan jabatan imbas pejabat yang sebelumnya pensiun. “Untuk pengisian yang kosong karena pensiun dan ada beberapa rotasi tapi gak banyak,” ucap Heri Karnadi.
Heri Karnadi menjelaskan bahwa promosi rotasi tersebut digabung dengan pelantikan sebanyak 1.088 P3K berdasarkan formasi 2023.
Dari 28 pejabat struktural yang akan mengikuti promosi dan rotasi, satu diantaranya dipromosikan sebagai kepala bidang.
Selain itu, akan dilakukan juga evaluasi terhadap jabatan tiga lurah yang dinilai tidak maksimal dalam bekerja.
“Selebihnya promosi rotasi ada di kepala seksi kelurahan dan kecamatan. Untuk promosi satu jabatan Kabid, tapi ada tiga Kabid yang dirotasi,” ucapnya.
Informasi yang dihimpun Radar Bogor, Heri Karnadi tengah berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengejar rekomendasi selesai pada Rabu ini.
Adapun, Kemendagri telah mengeluarkan rekomendasi pelantikan hanya untuk kepala sekolah, dan pejabat fungsional PPPK.
Sebelumnya, Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri angkat suara terkait isu rencana Wali Kota Bogor, Bima Arya yang akan melakukan rotasi mutasi pejabat di lingkup Pemkot Bogor.
“Memang itu gak preogratif wali kota. Tapi saya yakin, kang Bima tidak akan melakukan itu. Beliau seorang yang tahu etika. Kalaupun, memang, rotasi itu akan dilaksanakan sebelum masa jabatan wali kota selesai atau jauh sebelum 20 April 2024 mendatang,” kata Akhmad Saeful Bakhri.
Apalagi, sambung dia, kekosongan jabatan dilingkungan Pemkot Bogor saat ini sangat terbatas. “Kalau secara etika tidak seharusnya Pemkot Bogor melakukan rotasi dan promosi di injury time masa jabatan. Logisnya sebulan sebelum akhir masa jabatan seharusnya,” ucapnya.
Padahal sebelumnya, kata pria yang kerap disapa ASB itu biasanya Pemkot Bogor kerap membiarkan kekosongan jabatan dalam kurun waktu yang cukup lama hingga berbulan-bulan.
“Yang jadi pertanyaan adalah untuk apa rotasi dan promosi ini dilakukan. Alangkah bijaknya, rotasi dan promosi nanti dilakukan oleh Pj wali kota,” katanya.
Baca Juga : Jelang Pelantikan Pj Wali Kota Bogor, Bima Arya Sudah Siapkan Ini
“Hanya mengingatkan saja. kalau kekuasaan itu tidak status quo toh ada Pj yang memiliki kewenangan sama nantinya,” tandas Akhmad Saeful Bakhri. (ded)
Reporter : Dede Supriadi
Editor : Yosep
