25 radar bogor

KLHK Minta Warga Bogor Klaim Lahannya di Kawasan Hutan Milik Pribadi, Bukan Pemerintah

Kawasan pemukiman padat di perbukitan Cisarua, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan meminta legalitas atas penempatan lahan hutan di kawasan puncak. Foto Ilustrasi : Radar Bogor / Hendi Novian

CISARUA-RADAR BOGOR, Masyarakat di kawasan hutan diminta membuktikan bahwa tanahnya merupakan bukan milik pemerintah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI Bambang Hendroyono, menanggapi banyaknya masyarakat Kabupaten Bogor yang bermukim di kawasan hutan.

“Tugas dan tanggung jawab pemerintah, KLHK dan Kementerian ATR/BPN dalam setiap kegiatan-kegiatan masyarakat dalam kawasan hutan,” ucapnya, Rabu (3/4).

Menurutnya, masyarakat harus mampu menunjukan bukti bahwa sedari awal lahannya bukan berada di kawasan hutan.

Setelah itu, pemerintah akan memberikan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui kegiatan perubahan batas.

“Kita bisa melihat sejarah dari kawasan hutan, kalau memang dari awal itu berada di luar kawasan, itu bisa dikeluarkan dengan perubahan batas,” jelas Bambang.

Baca juga: Pembangunan Tol Caringin-Cianjur Lewat Kawasan Hutan, KLHK Sebut Perlu Ada Kajian

Masyarakat bisa menguasai tanah tersebut dengan diberikan SK tanah obyek reforma agraria oleh Menteri ATR/BPN.

Namun sambung dia, kalau ternyata lahan masyarakat sejak awal berada di kawasan hutan, termasuk dalam kegiatan ekonominya, pemerintah punya program perhutanan sosial.

Masyarakat tetap bisa tinggal di kawasan hutan termasuk melakukan kegiatan ekonominya, dengan mengikuti norma-norma yang ditetapkan.

“Kita harus menghormati keberadaan mereka, dan yang penting mereka ada pekerjaan. Kawasan hutan pada prinsipnya memberikan ruang mereka kerja, dan kalau itu misalkan lahan pemukiman atau lahan garapan, atau fasum fasos, itu juga ada solusinya, supaya kehadiran mereka di dalam kawasan hutan itu tetap bisa memiliki legalitas,” tandasnya.

Untuk diketahui, sebanya lebih dari 6 ribu keluarga di Kabupaten Bogor bermukim di lahan yang masuk peta kawasan hutan.

Mereka tersebar di 71 desa dari 22 kecamatan, dan telah membangun permukiman, sarana prasarana umum, serta kegiatan sosial dan keagamaan.

Pada 2023 lalu, tim Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dibentuk oleh pemerintah, untuk meninjau dan memverifikasi usulan Pemda Kabupaten Bogor, terkait penyelesaian permasalahan tanah di kawasan hutan.

Dengan kehadiran tim PPTPKH, diharapkan penyelesaian permasalahan tanah di kawasan hutan dapat menemukan titik terang. Terlebih, masyarakat mendapatkan pelepasan hak atas tanah oleh KLHK.(cok)

Penulis: Septi
Editor: Rany Puspitasari