25 radar bogor

Tak Lagi Eskul Wajib, Dedie A Rachim: Selama Ini Pramuka Berikan Kontribusi Pembangunan Karakter

Dedie
Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat membuka pelatihan kewirausahaan bagi tingkat penegak dan pandega pada 2023, di Bhumi Living Space, Jalan Ahmad Yani, Tanah Sareal, Rabu (11/10/2023) pagi.

BOGOR-RADAR BOGOR, Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Bogor, Dedie A. Rachim tak mau ambil pusing dengan kebijakan baru, yang dikeluarkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI Nadiem Makarim terkait dengan ekstrakurikuler Pramuka.

Di mana, Permendikbudristek 12/2024 tak lagi mewajibkan ekstrakurikuler Pramuka bagi siswa-siswi sekolah menengah, dari SMP hingga SMA.

“Selama ini Pramuka dapat melaksanakan kegiatan secara mandiri. Artinya tidak terlalu berpengaruh dengan kebijakan Mendikbud Ristek tersebut,” kata Dedie A Rachim, Selasa (2/4/2024).

Namun demikian, ditambahkan Wakil Wali Kota Bogor, salah satu dampak dari kebijakan ini adalah peserta didik dapat memilih salah satu giat ekstrakurikuler diantaranya adalah Pramuka.

Pada kesempatan ini, Dedie A Rachim mengingatkan jika Pramuka telah memberikan kontribusi dalam berbagai hal terutams damam pembentukan karakter.

“Gerakan Pramuka yang selama ini memberikan kontribusi bagi pembangunan karakter bangsa seharusnya diprioritaskan dalam derap langkah pembangunan,” ucap dia.

Baca juga: Pramuka Tak Lagi Jadi Eskul Wajib, DPRD Kota Bogor bakal Panggil Disdik untuk Samakan Persepsi

Diketahui, Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah telah terbit. Permendikbud Nomor 12 Tahun 2024 itu menyatakan pihak sekolah wajib menyediakan Pramuka bagi siswa-siswinya.

“(Seharusnya) diberikan porsi yang cukup dan dijadikan sebagai partner strategis bagi dunia pendidikan. Bukan sebaliknya,” cetus Dedie A Rachim.

Kebijakan baru ini juga mendapatkan protes dan penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Barat menolak kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jabar, Atalia Praratya menilai jika langkah tersebut merupakan penurunan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Kwarda Pramuka Jawa Barat menolak atas dikeluarkannya Permendikbudristek RI nomor 12 tahun 2024 bab V ketentuan penutup pasal 34,” kata Atalia Praratya.

Atalia menilai aturan yang tertuang dalam Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah itu mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Kwarda Pramuka Jawa Barat memiliki beberapa dasar penolakan Permendikbud baru ini. Salah satunya soal nilai sejarah yang panjang dari 1912 hingga dikokohkan dengan instruksi Presiden Soekarno pada tahun 1961 yang melebur lebih dari 100 organisasi kepanduan di indonesia menjadi Pramuka.

“Gerakan pramuka memuat hal yang sejalan dengan karakter pelajar Pancasila sesuai dengan harapan pemerintah, hal itu juga tertuang dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2010,” jelasnya.

Kemudian, dalam UU nomor 12 tahun 2010 disebutkan gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk anggota pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin. 

“Selain itu gerakan Pramuka juga menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, menjaga dan membangun negara kesatuan republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta lingkungan hidup,” tandas dia.(ded)

Penulis: Dede
Editor: Rany Puspitasari