25 radar bogor

Pramuka Tak Lagi Jadi Eskul Wajib, DPRD Kota Bogor bakal Panggil Disdik untuk Samakan Persepsi

Pramuka
Ketua Harian Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bogor, Syarifah Sofiah melepas perwakilan kontingen Peran Saka Jawa Barat 2023 di Plaza Balai, Rabu (15/11/2023).

BOGOR-RADAR BOGOR, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri angkat suara terkait tidak wajibnya ekstrakurikuler pramuka diikuti oleh siswa di sekolah.

Adapun kebijakan itu dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI Nadiem Makarim, di mana tak lagi mewajibkan ekstrakurikuler Pramuka bagi siswa-siswi sekolah menengah, dari SMP hingga SMA.

“Komisi IV DPRD akan mengkaji aturan tersebut,” kata Akhmad Saeful Bakhri kepada Radar Bogor, Selasa (2/4/2024) malam.

Dalam waktu dekat, DPRD Kota Bogor akan mengarur jadwal dan mengundang Dinas Pendidikan, serta unsur terkait untuk membahas Permendikbudristek 12/2024.

Menurut dia, peraturan yang baru tersebut sebenarnya tidak mengubah ketentuan bahwa Pramuka adalah ekstrakurikuler yang wajib disediakan sekolah.

Namun demikian, sekolah tetap wajib menyediakan setidaknya satu kegiatan ekstrakurikuler, yaitu Pramuka.

“Landasannya kita nanti akan disesuakan dengan keinginan masyarakat kota Bogor berdasarkan evaluasinya melalui disdik nanti,” ucap dia.

Baca juga: Pramuka Tak Lagi Eskul Wajib, Kepsek SMAIT Ummul Quro Bogor Tunggu Keputusan JSIT

Diketahui, Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah telah terbit. Permendikbud Nomor 12 Tahun 2024 itu menyatakan pihak sekolah wajib menyediakan Pramuka bagi siswa-siswinya.

“Ini kan bedanya hanya tentang eskul wajib dan pilihan. Pembentukan karakter anak kan banyak media, bukan melalui pramuka saja,” imbuh dia.

Dalam hal ini, Pramuka menjadi salah satu yang dapat membentuk karakter siswa memang sangat baik, namun bukan menjadi satu-satunya media pembentukan karakter anak.

“Seiring perkembangan dunia, ada pergeseran. Dan apakah karakter bangsa ini sudah terbangun dengan baik, karena ada pramuka? Buktinya korupsi mah korupsi, suap mah suap,” cetus pria yang kerap disapa ASB.

Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bogor juga mengingatkan keputusan Menteri Mendikbudristek itu bukan mencabut ekstrakurikuler Pramuka, namun menjadi pilihan bebas seperti ekstrakurikuler lainnya.

Keputusan itu juga sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Gerakan Pramuka. Di mana, dalam peraturan tersebut dikatakan, Pramuka adalah kegiatan yang bersifat sukarela. 

“Kalau kita lihat secara sederhana, ekstrakulier kan kegiatan tambahan ketrampilan siswa, namun kontradiktif, namanya ekstrakurikuler tapi kenapa diwajibkan? Ini yang harus kita samakan persepsinya dulu,” tandas Akhmad Saeful Bakhri.(ded)

Penulis: Dede
Editor: Rany Puspitasari