25 radar bogor

Bahas Raperda Pemakaman, Pansus DPRD Kota Bogor Sampaikan Tiga Persoalan

Raperda Pemakaman
Tim Pansus DPRD Kota Bogor yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelengaraan Pemakaman, melakukan rapat kerja, baru-baru ini.

BOGOR-RADAR BOGOR, Tim Pansus DPRD Kota Bogor yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelengaraan Pemakaman, melakukan rapat kerja, baru-baru ini.

Baca Juga : Gelar Sayembara Desain Tugu Toleransi, Pemkot Bogor Siapkan Hadiah Rp5 Juta

Rapat kerja dilakukan dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) dan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor.

Wakil Ketua Tim Pansus, Endah Purwanti mengaku, salah satu agenda pembahasannya adalah terhadap pasal per pasal Raperda Pemakaman. Di mana, setidaknya terdapat tiga persoalan yang menjadi fokus utama pembahasan.

Pertama, adalah penghapusan retribusi pemakaman, sehingga saat Raperda ini nanti disahkan, untuk pemakaman di Kota Bogor tidak akan dikenakan biaya lagi.

“Berdasarkan harmonisasi yang sudah dilakukan dengan Kanwil Jabar, retribusi pemakaman juga sudah tidak ada lagi. (Tentunya) ini menjadi kewajiban perumkin untuk memberikan pelayanan,” kata Endah.

Kemudian kedua, di dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman, Endah mengatakan DPRD Kota Bogor ingin memastikan pasal yang ada memuat terkait kepastian kerja dan kelayakan pendapatan bagi petugas pemakaman.

Sebab, selama ini Tim Pansus menilai honor yang diberikan kepada petugas pemakaman masih terlalu rendah, sehingga perlu ditingkatkan lagi untuk memberikan kelayakan pendapatan.

“Jadi masalah SDM yang ada di pemakaman ini harus diperhatikan. Baik itu untuk Sukwan atau PKWT itu harus mendapatkan honor yang layak,” tegas Endah.

Kemudian ketiga, Tim Pansus ingin memastikan bahwa keberadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Bogor memadai.

Sehingga, perlu adanya kepastian lahan untuk TPU di Kota Bogor sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“(Tentunya).harus di penlock dulu ini lahan-lahan pemakamannya, agar ada kepastian dari pemerintah lahan mana saja yang akan dijadikan TPU kedepannya,” ujar Endah.

Sementara itu, Ketua Tim Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman, Gilang Gugum Gumelar menyebutkan, dalam waktu dekat ini akan digelar rapat kerja lanjutan dengan mengundang pihak dari Dinas PUPR dan BKAD Kota Bogor, guna memastikan ketersediaan lahan untuk pemakaman.

“Kedepan akan mengundang PUPR dan BKAD untuk menentukan lahan mana saja yang akan dijadikan lahan pemakaman. Ini harus di penlock dulu agar Pemkot Bogor juga berkomitmen dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat,” imbuh Gilang.

Lebih lanjut, Gilang juga mengungkapkan, di dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman ini akan terdapat pasal mengenai sanksi yang akan diberikan kepada pengelola atau yayasan yang bergerak dibidang pemakaman, jika tidak mengikuti tertib administrasi.

Baca Juga ; Camping Ground di Hademen Camp Puncak, Nikmati Indahnya City Light Kota Bogor

“Jadi untuk pengelola Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) akan dikenakan sanksi jika tidak mengikuti tertib administrasi. Karena di dalam Raperda yang baru ini sudah tidak ada lagi retribusi jadi harus tertib adminstrasi,” tandas Gilang. (ded)

Reporter : Dede Supriadi
Editor : Yosep