25 radar bogor

Warga Kota Bogor Bisa Akses Bantuan Hukum Gratis Pemkot, Ini Syarat dan Caranya

Ilustrasi bantuan hukum

BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberikan bantuan hukum gratis untuk puluhan perkara lebih sepanjang 2023, untuk berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Adapun bantuan hukum gratis yang ditangani, mulai dari kasus litigasi atau pidana, hingga kasus non litigasi, yakni penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta mengatakan, dari total 200 perkara yang ditangani selama 2023, Pemkot Bogor hanya mampu membiayai bantuan hukum gratis sebanyak 20 kasus saja.

“Semua perkara diselesaikan LBH Sinar Asih meskipun hanya dibiayai cuma 20 perkara, dengan rata-rata perkara yang ditangani Rp10-20 juta,” kata Alma Wiranta.

Menurut dia, bantuan hukum ini diberikan sebagian besar adalah perkara perdata, di mana bahwa bantuan hukum gratis bagi masyarakat ini meliputi masalah hukum sengketa lahan, pembebasan lahan.

Kemudian, perkara utang piutang, kasus perceraian, pinjaman online (pinjol), perjanjian jual beli belum naik ke hak milik hingga restorative justice.

Baca juga: Pemkab Bogor Ogah Berikan Bantuan Hukum kepada Sekdis PKPP, Ini Alasannya

Lebih lanjut, Alma menerangkan bantuan hukum gratis pemkot Bogor juga berlaku menyangkut perlindungan anak dan perempuan. Di antaranya kasus kekerasan pada anak dan perempuan, baik fisik maupun psikologis.

Atas hal itu, sosialisasi terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2015 yang di dalamnya tertulis tentang bantuan hukum tersebut terus dilakukan.

Alma Wiranta menyebutkan, sejauh ini masih banyak masyarakat miskin yang belum mengetahui adanya layanan bantuan hukum tersebut.

Alma menjelaskan, melalui sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang baru diluncurkan pada 2022, tentunya diharapkan dapat mempermudah proses ketika masyarakat miskin di Kota Bogor ingin mendapatkan bantuan hukum gratis.

“Melalui informasi yang lebih luas ini semoga bisa lebih banyak (bantuan penanganan perkara), karena banyak warga kita yang membutuhkan layanan bantuan dan pendampingan hukum,” ucap dia.

Alma menuturkan, sistem JDIH mempermudah evaluasi dokumentasi produk hukum lainnya seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwali), dan Surat Keputusan (SK), yang selama ini dianggap sulit untuk mengaksesnya.

Sebab itu, lanjut Alma, agar bisa berjalan sesuai harapan harus mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk soal anggaran dan dukungan politis dari DPRD Kota Bogor.

“Tentunya kami perlu dukungan dari pemerintah terutama penganggaran. Dan juga dari sisi aspek politis perlu dukungan juga dari DPRD tentunya,” imbuh Alma.

Bantuan hukum ini juga hasil kerja sama Bagian hukum Pemerintah Kota Bogor dengan tim jaksa pengacara negara (JPN) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.

Alma menjelaskan, bahwa tahun 2023 ini, jumlah kasus non litigasi yang masuk ke Bagian hukum Pemerintah Kota Bogor menurun dibanding tahun 2022 yang mencapai 250 kasus.

“Sebelumnya (2022) sekitar 250 kasus dan sudah selesai semua, sedangkan untuk 2024 kami belum mendapatkan laporan,” kata dia.

Alma menyatakan , tim bantuan hukum Pemkot Bogor berkomitmen membantu dengan terbuka masalah hukum yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum gratis dapat menghubungi atau mendatangi bagian hukum Pemerintah Kota Bogor.

“Layanan bantuan hukum gratis ini terbuka untuk semua masyarakat Kota Bogor,” ucap dia.(ded)

Penulis: Dede
Editor: Rany Puspitasari