25 radar bogor

Lebih dari 180 ASN Terbukti Melanggar Aturan Pemilu 2024

Ilustrasi PNS
Ilustrasi CPNS Lulusan S1

BOGOR-RADAR BOGOR, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengumumkan bahwa dari total 403 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaporkan terkait pelanggaran netralitas selama masa Pemilu 2024, sekitar 45,4 persen atau 183 orang di antaranya terbukti melanggar aturan tersebut.

Wakil Ketua KASN, Tasdik Kisnanto, menyampaikan informasi ini dalam sebuah webinar yang disiarkan melalui kanal YouTube KASN RI pada Selasa (6/2/2024).

Baca Juga: Ciawi Butuh Terminal, Anggota Komisi V DPR RI Ini Minta Langsung ke Jokowi

“Berdasarkan laporan yang diterima oleh KASN terdapat 403 ASN yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas. Dari jumlah itu terbukti sebanyak 183 ASN atau 45,4 persen di antaranya terbukti melanggar,” ucap Tasdik.

Tasdik menjelaskan bahwa dari 183 ASN yang terbukti melanggar netralitas, sebanyak 97 ASN atau 53 persen dari mereka telah dikenai sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Sebagai perbandingan, pada Pilkada tahun 2020, terdapat 2.034 kasus pelanggaran netralitas yang dilaporkan, dengan 1.597 ASN atau 78,5 persen di antaranya terbukti melakukan pelanggaran, dan 1.450 ASN atau 90,8 persen sudah dikenai sanksi oleh PPK.

Tasdik menyebut adanya anomali data yang perlu diungkap lebih lanjut oleh penyelenggara pemilu. Ia menyoroti bahwa pelanggaran netralitas semakin nekat, masif, dan terstruktur, namun laporan pelanggaran yang disampaikan tidak mencerminkan sepenuhnya kenyataan tersebut.

Baca Juga: Minum Teh Bareng Kaesang, Jokowi: PSI Itu Tempat Berkumpul Anak Muda

Dalam upaya mengungkap pelanggaran netralitas ASN, Tasdik menekankan pentingnya dukungan dari organisasi masyarakat sipil, terutama yang memiliki perhatian terhadap demokrasi dan Pemilu.

Ia menyatakan bahwa kasus pelanggaran semakin nekat secara sistemik, masif, dan terstruktur, tetapi tidak sebanding dengan laporan pelanggaran yang masuk.

“Kasus-kasus pelanggaran faktanya semakin nekat secara sistemik, masif, dan terstruktur tetapi tidak berbanding lurus dengan laporan pelanggaran yang terjadi,” ungkapnya.

Selain itu, Tasdik menjelaskan bahwa fakta-fakta pelanggaran yang memiliki potensi merusak berasal dari penggunaan sumber daya birokrasi, seperti rekayasa regulasi, mobilisasi SDM, alokasi dukungan anggaran, bantuan program, fasilitas, serta dukungan lain yang cenderung mendukung salah satu pasangan calon.

Menurut Tasdik, yang terjadi saat ini bukan hanya politisasi birokrasi, melainkan birokrasi yang terlibat dalam politik. Hal ini dianggapnya dapat merusak etika ASN karena terlibat dalam situasi politik yang tidak menentu.

Kondisi tersebut membuat ASN menghadapi dilema besar, terutama terkait tekanan untuk berpihak pada salah satu pasangan calon, sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 dapat terpengaruh dengan sulitnya menjaga prinsip kejujuran, keadilan, dan demokrasi.(jpg/farid-pkl)

Editor: Yosep