25 radar bogor

Parah, Ratusan Nakes di Kabupaten Bogor Keluhkan Tunjangan Keluarga Tidak Cair

Ilustrasi. Nakes di Kabupaten Bogor saat menyiapkan vaksin, beberapa waktu lalu. Hendi/Radar Bogor

CIAWI-RADAR BOGOR, Tenaga kesehatan atau nakes di Kabupaten Bogor mengeluhkan tidak dicairkannya tunjangan keluarga, oleh pemerintah daerah.

Data yang dihimpun Radar Bogor, ada sebanyak 264 nakes di Kabupaten Bogor yang belum menerima haknya, dari tunjangan keluarga pada Januari 2024 dengan nilai sekitar Rp59 juta.

Baca juga: Gaji dan Tunjangan Mentan Andi Amran Diberikan ke Yatim Piatu

Salah seorang nakes di Kabupaten Bogor mengaku, tidak menerima tunjangan keluarga pada Januari lalu dengan nilai sekitar Rp 500 ribu.

“Kemarin sudah normal seperti biasa yang Februari, tapi yang Januari belum masuk. Malah dibilangnya hangus,” ucapnya kepada Radar Bogor, Selasa (5/2).

Dia dan para nakes di Kabupaten Bogor yang bernasib sama pun telah menanyakan perihal tersebut ke Dinas Kesehatan dan juga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

Bukan mendapat jawaban yang pasti, justru kedua dinas tersebut terkesan saling lempar tanggung jawab.

“Bagian keuangan Dinkes bilang kalau ada perbaikan data keluarga, namun tidak semua yang dinyatakan berkasnya valid. Bahkan dinas bilang untuk Januari tidak dirapel,” terangnya.

Menurutnya, ini merupakan keputusan sepihak yang merugikan para pegawai pemerintah daerah dengan tidak menerima haknya dari tunjangan keluarga.

Bahkan, kata dia, nasib serupa juga dialami pegawai pemda lainnya yang bukan merupakan tenaga kesehatan.

“Saya juga tanya ke pegawai kecamatan, rupanya dia juga sama tidak cair tunjangan keluarga bulan Januari. Bayangkan kalau semua dinas begitu, ada berapa uang totalnya yang tidak dicairkan pemda,” herannya.

Baca juga: Pastikan Pemilu 2024 Berjalan Lancar, Pemkot Bogor Siagakan RS dan Nakes 24 Jam

Sementara saat dikonfirmasi, Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor, Achmad Wildan membantah bahwa pemda dengan sengaja tidak mencairkan tunjangan keluarga kepada para pegawai.

“Mungkin kasusistis, biasanya ada masalah perbaikan atau perubahan data keluarga, ada koreksi dialokasi anggaran, atau ada perhitungan ulang karena perubahan jumlah keluarga,” jelas Wildan.

Dia pun mengaku tidak menerima laporan persoalan tersebut dari dinas-dinas lain termasuk Dinas Kesehatan.

Namun begitu, dia melihat ada perbaikan data sehingga mekanisme pencairan tunjangan keluarga nakes di Kabupaten Bogor menjadi tertunda.

“Karena kalau tidak diperbaiki, akan kelebihan bayar tunjangan keluarga nakes di Kabupaten Bogor, dan harus dikembalikan, jadi temuan BPK atau Inspektorat,” tukasnya.(cok)

Penulis: Septi
Editor: Rany Puspitasari