25 radar bogor

Presiden Pangan Publik Indonesia : Jangan Pilih Pejabat Tidak Pro Pangan Bergizi

presiden pangan
Presiden Pangan Indonesia, Budimansyah Nasution. (IST)

BOGOR–RADAR BOGOR, Organisasi Pangan Publik Indonesia yang dipimpin Budimansyah Nasution, juga alumni Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Djuanda ini, berkesempatan hadir ke dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (1/2).

Sebagai narasumber RDPU BULD, selain organisasi Pangan Publik Indonesia turut hadir guru besar departemen agronomi dan holtikultra IPB Prof. Sobir , dan Ketua Umum perhimpunan ahli teknologi pangan Indonesia (PATPI) Prof. Giyatmi.

Baca Juga : Sumedang Terdepan Dalam Akselerasi Peningkatan Produksi Pangan Nasional

Pemaparan pandangan keilmuan yang disampaikan Presiden Pangan Publik Indonesia melalui makalah yang telah dibuat, memuat tentang Perkembangan dan Analisis Ketersediaan Pangan Bergizi dan Pembangunan Pangan Sehat bagi Masyarakat sesuai Potensi Daerah.

Organisasi Pangan Publik Indonesia melalui presentasi kajian makalahnya membagi ke dalam 4 bab rangkaian, seperti bab pendahuluan yang berisi latar belakang kasus dan maksud tujuannya, bab tinjauan pustaka yang menjelaskan rujukan hingga parameter standar pembahasan kasus, dengan dimulai dari pengetahuan perkembangan kasus, analisis ketersediaan sampai rencana pembangunan.

“Kemudian bab pembahasan dengan poin uraiannya dalam perkembangan pertanian pangan, ketersediaan pangan dan gizi, serta pembangunan pangan sehat. Terakhir presentasi dengan bab penutup, kesimpulan dari pembahasan kajian yang disampaikan dan saran untuk realisasi harapan ke depan lebih baik,” beber Budi-sapaan karib Budimansyah.

ia menyampaikan jika upaya mengembangkan ketersediaan pangan bergizi dan pembangunan pangan sehat sesuai potensi daerah, maka harus terjalin harmonisasi antara pemerintah dengan masyarakat. Lebih mendalam, makna pemerintah ini bukan saja tentang dukungan pejabat eksekutif ataupun legislatif, tapi juga aturan yang berlaku, baik itu formal aturan negara hingga aturan adat atau budaya yang mendukung.

Baca Juga : NFA Gandeng BRIN Perkuat Kebijakan Pangan Berbasis Riset dan Inovasi

“Tinjauan parameter standar analisis mencangkup perkembangan, yaitu waktu perkembangan yang berdampak positif bagi pangan ketika terjadi progres dalam beberapa aspek kunci. Lalu parameter analisis ketersediaan gizi, mengamati status gizi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang mencangkup aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan.”

“Serta parameter pembangunan pangan sehat sesuai potensi daerah dengan analisis tren pertumbuhan penduduk dan dampaknya terhadap kebutuhan pangan,” imbuhnya.

Adapun, lanjut Budi, parameter terakhir berupa penilaian dan evaluasi, dengan menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan dapat tercapai, memastikan perbedaan pencapaian itu dengan standar indikatornya tidak berjarak jauh.

Budi pun menambahkan, faktor yang mempengaruhi langsung status gizi memiliki 3 penyebab dasar; pertama aktivitas fisik, kedua kecukupan konsumsi dan ketiga status kesehatan / kejadian infeksi yang saling mempengaruhi hingga berinteraksi.

“Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) sektor pertanian mengalami perlambatan selama masa 2015 – 2019, juga kontribusinya mengalami penurunan, serta pertumbuhan PDB masing – masing sub sektor seperti holtikultura, peternakan, perkebunan cenderung berfluktuatif, berbeda dengan tanaman pangan yang terus mengalami perlambatan setiap tahunnya,” beber dia.

Bersamaan ini disoroti luas lahan sawah pun mengalami dampaknya penurunan setiap tahunnya, walaupun sudah adanya aturan lahan pertanian pangan seperti Undang – undang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Budi melanjutkan pada masa masa ini selama tahun 2023 sampai 2024 ekspor pertanian pangan secara global mengalami penurunan, yang berakibat dari menurunnya harga komoditas pangan, karena melambatnya aktivitas ekonomi, cuaca dan kondisi global arus perdagangan. Serta status gizi masyarakat berhubungan langsung akan angka ketersediaan pangan bergizi, dengan kerangka konsep terpenuhinya sumberdaya dan lingkungan strategis, pilar ketahanan pangan hingga munculnya status pangan dan gizi, yang pada akhir menurutnya mampu melahirkan SDM yang sehat, aktif dan produktif.

Budi melihat melalui data IKP (Indeks Ketahanan Pangan) yang diterbitkan Badan Pangan Nasional 2022 atas 34 provinsi, ditemukan lima provinsi dengan urutan skor terbaik dan lima provinsi dengan skor terendah, yang berarti perlu lebih masif dikampanyekan pentingnya membiasakan makan minuman bergizi seimbang, aktifitas pola hidup sehat dan memanfaatkan pangan lokal yang tersedia.

Kemudian dibahas hasil SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) Kementerian Kesehatan 2022 yang dibandingkan dengan data tiga tahun terakhir, masalah gizi yang dialami balita Indonesia seperti stunting mengalami penurunan (1,28%), wasting terjadi kenaikan (0,96%), underweight meningkat (0,95%) dan overweight menurun (1,28%).

“Kami memiliki solusi melalui pembangunan pangan sehat sesuai potensi daerah merupakan hal yang penting, seperti cukup tersedia dengan baik pangan bergizi seimbang di daerah dan terjangkau, tanpa menunggu lama pasokan pangan dari daerah lain, maka akan mampu menahan masalah gizi, bahkan menurunkan angka nya secara bertahap,” papar Budi.

Terakhir Budi menyampaikan, perkembangan sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan saat ini mengalami penurunan, karena pertumbuhan PDB mengalami perlambatan dan neraca perdagangan negatif setiap tahunnya. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor produksi dan harga.

“Adapun Strategi pembangunan pangan sehat yang dapat diadopsi dengan pemanfaatan kearifan lokal, keanekaragaman pangan, promosi gizi berbasis lokal, pengembangan infrastruktur pertanian lokal, penggunaan teknologi tepat guna, pemberdayaan komunitas pangan, pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, monitoring dan evaluasi berkelanjutan,” tukasnya. (*)

Editor : Ruri Ariatullah