25 radar bogor

Sudirman Said, Co-Captain Timnas AMIN, Menyoroti Potensi Nepotisme di Indonesia

Sudirman Said angkat bicara terkait potensi nepotisme. (Sumber: Disway.id)

JAKARTA-RADAR BOGOR, Sudirman Said, yang kini menjabat sebagai Co-Captain Timnas AMIN, angkat bicara terkait potensi nepotisme yang disinyalir tengah berkembang di Indonesia. Pernyataannya muncul sebagai respons terhadap komentar Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menyatakan bahwa seorang Kepala Negara memiliki hak untuk berkampanye dan mendukung calon dalam pemilihan umum (pemilu).

Dalam mengemukakan pandangannya, Sudirman Said menyoroti keprihatinan terhadap kemungkinan terjadinya nepotisme di tingkat pemerintahan. Pernyataan Presiden Jokowi mengenai keterlibatan Kepala Negara dalam proses pemilihan umum telah menimbulkan pertanyaan serius tentang netralitas dan transparansi dalam penyelenggaraan demokrasi di Tanah Air.

Baca Juga : Ketua KPK Ingatkan Hindari Benturan Kepentingan yang Berpotensi KKN pada Pemilu 2024

“Kalau saya nyebutnya nepotisme yang mendorong Reformasi (tahun) 98 itu, kan nepotisme yang akut. Sekarang sedang dibangun kembali,” kata Sudirman, Kamis, 25 Januari 2024.

Sudirman menegaskan nepotisme harus ditolak sebab bisa merusak demokrasi.

“Kita tak mau menerima itu, kita menolak nepotisme. Kita tolak tindakan-tindakan yang lawan demokrasi,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, seorang presiden boleh ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Bahkan, Presiden Jokowi menegaskan seorang presiden boleh memihak.

Ia mengatakan hal itu dikarenakan setiap orang memiliki hak demokrasi.

“Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh,” kata Jokowi dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.

Namun, Jokowi menegaskan dalam berkampanye tersebut pejabat negara tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara.

“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” tegasnya.

Baca Juga :  Seorang Pekerja Dinyatakan Tewas, Usai Tertimpa Brankas

Jokowi mengatakan bahwa meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.

“Boleh Pak (berpolitik), kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Meski demikian, Ia mengatakan akan melihat waktu yang tepat untuk berkampanye.

“Ya nanti dilihat,” ujarnya. (NET/Zaky-PKL)

Editor: Yosep