JAKARTA-RADAR BOGOR, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri kembali menyindir dan mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Megawati mengatakan, di era kepemimpinan Jokowi, hukum dipermainkan, serta kekuasaan negara dijalankan tak sesuai aturan.
“Sekarang hukum itu dipermainkan bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan, semau maunya saja. No, no, and no,” kata Megawati saat memberikan sambutan dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke-51 di Sekolah Partai, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).
Presiden RI kelima itu menegaskan bahwa pesta demokrasi bukan alat politik untuk melanggengkan kekuasaan. Karena itu, etika moral harus dijunjung tinggi dalam gelaran Pemilu 2024.
“Saudara-saudara sekalian, pemilu bukan lah alat elit politik untuk melambungkan kekuasaan, dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi,” tegas Megawati.
Megawati mengaku dirinya pernah menjadi presiden dan calon presiden (capres). Saat itu, dirinya tak memaksakan rakyat untuk memilih dirinya.
“Lho saya pernah presiden. Setelah pemilu, nggak ribut saya. Yasudah, kalau memang betul rakyat itu memilih, ya sudah,” ucap Megawati.
Megawati mengingatkan, kekuasaan tidak bisa langgeng, karena setiap jabatan akan berakhir pada masanya. “Kekuasaan itu tidak langgeng, yang langgeng itu yang di atas. Kekuasaan itu akan berhenti, apapun jabatannya,” pungkas Megawati.
Sebagaimana diketahui, DPP PDI Perjuangan menggelar puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51, yang diselenggarakan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1). Peringatan HUT PDIP ke-51 mengangkat tema ‘Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang’.
Acara ini dihadiri Wapres Ma’ruf Amin, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju serta pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan kader PDIP berhalangan hadir, karena sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.(jpc)
