BOGOR-RADAR BOGOR, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meminta, agar jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, dan pengusaha yang ingin membuka usaha.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Bogor dalam Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dan Perumusan Perwali Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di D’Anaya Hotel, Kecamatan Bogor Timur pada Kamis (7/12).
Baca juga: Beredar Tiga Nama Calon Pj Wali Kota Bogor, Tidak Ada dari Kemendagri
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, bahwa jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bisa melihat potensi yang ada, karena Kota Bogor ini tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA). Sehingga pendapatannya berasal hanya dari sektor pajak.
“Karena itu, Kota Bogor harus ramah perihal pelayanan dan pengurus izin tentunya. Terutama izin berusaha, karena sumber PAD Kota Bogor dari pajak usaha dan sebagainya,” kata Dedie.
Dedie juga mewanti-wanati, agar kasus yang menimpa Mie Gacoan tidak terulang, hanya karena pengurusan izin yang lama, dan akhirnya operasional jalan terlebih dahulu.
“Jangan sampai nanti mendingan minta maaf dibandingkan meminta izin. Jangan sampai pengurusan izin cukup lama, dan akhirnya buka dahulu mereka. Tujuannya juga bagus, yaitu membuka lapangan kerja,” ucapanya.
“Jadi bapak-bapak ASN ini adalah orang-orang terpilih, maka dari itu pesan saya itu tadi. Karena masyarakat masih banyak yang membutuhkan pekerjaan dan Pemkot Bogor butuh untuk PAD,” sambung Dedie.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hanafi menjelaskan, pemerintah daerah ketika menyusun APBD tentunya sudah menargetkan pendapatan untuk dikonversi pada program belanja dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) kurang lebih hanya 45 persen dari pendapatan.
“Artinya masih lebih banyak dana transfer atau bagi hasil dari pemerintah pusat kepada kami. Nah, PAD yang sudah kami tetapkan itu terdiri dari pajak dan retribusi. Harapan kami SKPD yang incomer, jeli bisa melihat potensi pendapatan baik dari retribusi maupun pajak,” ungkap Hanafi.
Hanafi memaparkan, untuk tahun berikutnya dinas terkait tentunya harus mencari potensi baru.
“Paling tidak kelemahan kami terjawab. Sementara potensi daerah kami biasa saja, tidak punya SDA. Jadi kalau tidak berinovasi akan kerepotan,” papar Hanafi.
Hanafi menjelaskan, seperti yang disampaikan Wakil Wali Kota Bogor, bahwa tetangga Kota Bogor sangat luar biasa dalam memberikan ruang bagi pengusaha untuk perizinan, sehingga berdampak pada pendapatan.
“Jadi intinya kami harus kencangkan ikat pinggang, koordinasi aktif, leading sektor dari Bapenda sebagai koordinator. Sehingga apa yang kami targetkan program akan berjalan,” jelasnya.
Baca juga: Cari SIM Keliling Kota Bogor? Berikut Lokasi dan Jadwalnya
Ditempat yang sama, Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana melalui Kabid Penetapan dan Pengolahan Data, Christina Ari Setiyaningsih memaparkan, pada 2024 sudah ditetapkan target PAD sekitar Rp1,4 triliun.
“Jadi setiap hari di monitor oleh Bependa dengan ditarget per triwulan. Mudah-mudahan tercapai, tidak lain budaya bekerjanya harus berubah. Semoga SKPD incomer bisa lebih maksimal lagi. Kami siap bersama-sama menggenjot PAD,” tandasnya.(ded)
Penulis: Dede
Editor: Rany Puspitasari
