25 radar bogor

Soal Gugatan Bima Arya Terkait UU Pilkada, Ketua DPRD Kota Bogor Beri Tanggapan Begini

Bima Arya
Wali Kota Bogor Bima Arya mengimbau masyarakat untuk tidak menggelar pawai tahun baru.

BOGOR-RADAR BOGOR, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto angkat suara, terkait pengajuan gugatan Wali Kota Bogor Bima Arya bersama 6 kepala daerah di Indonesia ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait Pasal 201 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada).

Disaat yang bersamaan, surat pembahasan usulan 3 nama calon Pj Wali Kota Bogor yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah diterima DPRD Kota Bogor.

Baca juga: Sudah Terima Surat dari Kemendagri, DPRD Kota Bogor Mulai Siapkan Nama Pj Wali Kota Bogor

Adapun isi gugatan UU Pilkada ke MK itu, menjabarkan bahwa Wali Kota Bogor Bima Arya, bersama para kepala daerah lain merasa dirugikan, karena masa jabatannya terpotong.

Sementara, masa jabatan mereka belum genap 5 tahun, sejak dilantik.

“Terkait dengan gugatan atas masa jabatan, ya kita akan menyesuaikan dengan hasil itu,” kata Atang Trisnanto.

“Kalau hasil MK dinyatakan diperpanjang syukur, ya kita perpanjang, tapi kalau kemudian masih tetap dengan aturan yang lama, berarti kita tidak tertinggal atas apa yang sudah kita usulkan,” sambung dia.

Pada prinsipnya, dijelaskan Ketua DPRD Kota Bogor, saat ini pihaknya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, yakni melakukan pembahasan usulan calon Pj Wali Kota Bogor.

Karena, secara aturan di Undang-undang, diatur bahwa pembahasan ini harus dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Kota Bogor saat ini.

“Disampaikan ke Kemendagri maksimal tanggal 6 Desember 2023 (3 calon Pj Wali Kota Bogor),” ucap Atang Trisnanto.

Disisi lain, dirinya sebagai Ketua DPD PKS Kota Bogor menganggap wajar, terkait gugatan UU Pilkada yang diusulkan ke MK ini. Karena, secara periodeisasi jabatan Wali Kota Bogor Bima Arya saat ini belum full selama 5 tahun.

Baca juga: Soal Pj Wali Kota Bogor, Bey Machmudin Tunggu Putusan Kemendagri

“Ya, saya kira itu hak warga negara atau kepala daerah untuk menyampaikan itu, tapi sementara disisi lain memang ada regulasi yang perlu kita laksanakan juga,” imbuh dia.

“Jadi selama regulasinya belum ada perubahan, kita laksanakan yang berlaku dulu,” tandas Atang Trisnanto.(ded)

Penulis: Dede
Editor: Rany Puspitasari