25 radar bogor

Bima Arya Rombak Pejabat Pemkot Bogor, Fraksi PPP Pertanyakan Hal ini

Akhmad Saeful Bakhri
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri

BOGOR-RADAR BOGOR, Rencana Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan rotasi dan mutasi pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapat respons dari Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri.

Baca Juga : Lagi, Bima Arya Bakal Rotasi Mutasi Pejabat Pemkot Bogor

Pria yang akrab disapa Gus M itu menilai bila mutasi menjelang akhir masa jabatan itu idealnya dilakukan secara terbatas dan hanya untuk mengisi kekosongan jabatan saja.

Dirinya juga mempertanyakan mengapa Pemkot Bogor berencana melakukan rotasi jabatan, padahal pada Jumat (11/11/2023) kemarin pemerintah juga sudah melakukan rotasi jabatan pada tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama.

“Kenapa tidak pakai open bidding saja? Apa acuan yang dipakai oleh Tim Penilai Jabatan? Sementara SK pemetaaan manajemen talenta dan kelompok rencana suksesi m PNS di lingkungan Pemkot Bogor hingga pekan kemarin saja belum ditandatangani wali kota?,” kata Gus M, Senin (27/11/2023).

Menurut dia, meskipun SK pemetaaan manajemen talenta dan kelompok rencana suksesi PNS di lingkungan Pemkot Bogor sudah ditandatangani, tentunya perlu adanya sosialisasi kepada ASN untuk memenuhi ketentuan asas yang diatur dalam Perwal 40 tahun 2021, salah satunya adalah asas keterbukaan.

Sehingga rotasi jabatan yang didasari dengan menggunakan sistem merit, sambung Gus M, jangan sampai keputusan dan kebijakan tersebut mengganggu roda pemerintahan.

“Hanya mengingatkan saja, walaupun itu hak prerogatif, jangan sampai dilakukan hanya untuk pembenaran saja dan hanya berlaku bagi orang-orang tertentu. Bagaimana nasib karier ASN yang bekerja dengan benar dan sepenuh hati?,” ujarnya.

“Pada akhirnya publik khususnya ASN akan menilai open biding maupun merit sistem melalui manajemen talenta semua tidak ada bedanya, hanya berdasar pada otoritas walikota saja,” sambung dia.

Dirinya berharap Pemkot Bogor bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan, sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang diambil tidak mengundang polemik, mengingat saat ini memasuki tahun politik.

“Belum lagi ini dilakukan menjelang masa akhir jabatan. Secara logika ini kental dengan muatan politik. Karena apabila dilihat dengan masa bakti wali kota yang tinggal menghitung hari, apa yang dapat dilakukan oleh kepala dinas untuk mengejar target dan janji-janji wali kota,” tandas Gus M.(ded)

Reporter : Dede Supriadi
Editor : Yosep