JAKARTA-RADAR BOGOR, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan, pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Netralitas Polri di Komisi III DPR RI dan Panja Netralitas TNI di Komisi I DPR RI sangat relevan. Hal itu untuk mengingatkan TNI-Polri akan netralitas mereka dalam Pemilu 2024.
“Itu sebagai sebuah alarm pengingat bagi TNI-Polri. Bahkan kalau perlu bukan hanya Panja Netralitas TNI-Polri tapi Panitia Khusus (Pansus) Netralitas Aparat Penegak Hukum, Penjabat Kepala Daerah, ASN, BIN, Kepala Desa serta perangkatnya, Penyelenggara Negara yang lebih luas jangkauannya karena lintas Komisi dan menyasar banyak institusi negara,” ungkap Ray, Selasa (21/11).
Baca Juga: KPU Gerebek Pasar, Sosialisasi Pemilu di 3 Lokasi
Ia menekankan, Panja Netralitas Polri dalam Pemilu 2024 hanya domainnya Komisi III karena Polri adalah Mitra Komisi III. Padahal, sambung dia, kewenangan membahas Pemilu ada di Komisi II.
“Karena itu lebih tepat jika dibentuk Pansus Netralitas APH, ASN, Pj Kepala Daerah dalam Pemilu 2024 yang bisa dibahas bersama dari perwakilan berbagai Komisi terkait,” jelasnya.
Ray menilai, untuk di awal pembentukan Panja Netralitas TNI – Polri juga tidak masalah. Lantaran TNI-Polri memang jadi sorotan setelah adanya dugaan keterlibatan oknum Polri dalam mengintervensi paslon, memasang spanduk peserta Pemilu, dan lainnya.
“Pembentukan Panja tersebut sangat relevan jika melihat Bawaslu yang tidak ada taringnya. Banyak pengaduan pelanggaran Pemilu tapi tidak ada penindakan. Bawaslu sekarang kerjanya hanya jalan-jalan ke luar negeri saja, tidak bisa diharapkan untuk menjadi pengawas penyelenggaraan Pemilu,” kesal Ray.
Tanggapan lain terkait Panja Netralitas TNI-Polri disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Junico BP Siahaan alias Nico Siahaan. Ia menyatakan, pembentukan Panja Netralitas TNI oleh Komisi I DPR bertujuan mengingatkan TNI untuk konsisten bersikap netral dalam Pemilu 2024.
Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan, adanya indikasi ketidaknetralan dari aparat negara menjadi dasar dari munculnya ide pembentukan Panja Netralitas TNI, guna memastikan netralitas institusi TNI.
Baca Juga: Ganjar-Mahfud Akan Terapkan Sekolah Gratis Tingkat Nasional
“Tak ada ‘asap’ kalau tak ada ‘api’. Jadi kita melihat ada indikasi ketidaknetralan aparat negara seperti pencopotan baliho. Memang itu bukan dilakukan anggota TNI, maka kami ingin mengingatkan TNI agar konsisten menjaga netralitasnya, melalui Panja ini,” ujar Nico.
Nico melanjutkan, sebagaimana yang diungkapkan Ketua Panja Utut Adianto, Panja Netralitas TNI ingin memastikan agar TNI berani menolak segala hal yang melanggar netralitas dalam Pemilu. Panja juga ingin agar TNI tegas terhadap oknum-oknum didalam institusinya yang terbukti tidak netral.
“Dan ketegasannya itu juga ingin kami pastikan, seperti apa bentuknya. Pada intinya, DPR ingin mengawasi agar netralitas TNI tetap terjaga, nanti kita akan gelar rapat-rapat berdasarkan temuan lapangan,” tambah Nico.
Seperti diketahui, Komisi I DPR sudah membentuk Panja Netralitas TNI menjelang kontestasi Pemilu 2024. Panja dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto.
Sebelumnya, Anggota Komisi III Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan juga telah mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) pengawasan netralitas Polri pada perhelatan Pemilu 2024.
Trimedya ingin panja itu dibentuk lantaran akhir-akhir ini netralitas Polri sering disorot baik secara langsung atau melalui media sosial. Ia pun ingin mengikuti langkah Komisi I yang telah membentuk Panja Netralitas TNI.
Baca Juga: Hadapi Pemilu 2024, Polresta Bogor Kota Bersama Forkopimda Gelar Apel Sinergitas
Terbaru, puluhan ribu kepala desa dan perangkat desa menghadiri acara Silatnas Desa Bersatu 2023 di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11/2023).
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah peserta mengenakan kemeja putih dengan lambang angka 2 di dada dan pada bagian punggung tercetak gambar Prabowo-Gibran dengan slogan “Desa Bersatu untuk Indonesia Maju”.(*/mam)