INGGRIS-RADAR BOGOR, Perdana Menteri (PM) Inggris, Rishi Sunak, memecat Mendagri atau Menteri Dalam Negeri Suella Braverman pada Senin (13/11).
Sebelumnya, Suella Braverman telah memicu kemarahan parlemen karena ia menuduh polisi terlalu lunak terhadap demonstran pro Palestina.
Baca Juga: Membasuh Luka Palestina, Baznas Kota Bogor Koordinir Gerakan Donasi Kemanusiaan
Pada Senin (13/11), pemerintah Inggris mengatakan, bahwa Suella Braverman telah meninggalkan kantornya sebagai bagian dari perombakan kabinet menjelang pemilihan umum tahun depan.
Setelah dipecat, Suella Braverman mengatakan, “suatu privilege terbesar dalam hidupku untuk mengabdi sebagai Mendagri. Saya akan sampaikan lebih banyak hal nanti,” kata Braverman ke awak media dikutip dari Al Jazeera.
Sebelumnya, Perdana Menteri Rishi Sunak mendapat tekanan yang besar untuk memecat Mendagri yang berasal dari partai sayap kanan itu, setelah Braverman dinilai melakukan hal yang kontroversi.
Pasalnya, para pengamat dan kritikus menuduh Braverman meningkatkan eskalasi ketegangan selama berminggu-minggu unjuk rasa pro Palestina yang kontroversial dan protes balasan di Inggris.
Braverman yang mulanya ditunjuk menjadi Mendagri oleh PM Rishi Sunak pada 25 Oktober 2022 yang lalu, kini harus mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Menteri Luar Negeri James Cleverly.
Sedangkan jabatan James Calverly sebagai Menlu kini dipercayakan kepada mantan Perdana Menteri Inggris, David Cameron.
Selama menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, Suella Braverman memang selalu memicu kontroversi, seperti mengambil sikap garis keras terkait isu imigrasi, yang memicu perpecahan para pemilih.
Namun posisinya sebagai Mendagri semakin tidak dapat dipertahankan setelah pekan lalu dia menulis artikel surat kabar yang berapi-api, dimana ia menuduh polisi bias terhadap para demonstran pro Palestina.
Tulisannya itu diduga memicu ketegangan antara kelompok pro Palestina dan pro Israel di Inggris, saat menjelang unjuk rasa Pro Palestina akhir pekan yang lalu atas konflik di Gaza, yang disertai kekerasan oleh kelompok sayap kanan yang kontra-demonstran.
Dalam satu bulan ini, terdapat demonstrasi besar-besaran setiap akhir pekan, dengan puluhan hingga ratusan ribu orang turun ke jalan untuk mengecam kampanye pemboman Israel di Jalur Gaza.
Para demonstran Pro Palestina itu menuntut pemerintah Inggris menyerukan gencatan senjata. Penyelenggara demonstrasi mengatakan saat unjuk rasa mereka tidak akan melewati Cenotaph, tugu peringatan perang nasional Inggris di pusat Kota London.
Meski mendapat tekanan dari pemerintah, Kepolisian London mengatakan, mereka tidak bisa melarang aksi unjuk rasa tersebut secara hukum, dengan alasan kurangnya informasi intelijen apakah demonstrasi ini akan ricuh atau tidak.
Baca Juga: Oslo Accords Bukti Perjanjian Israel dan Palestina Berdamai
Namun, Braverman menuduh polisi lebih lunak terhadap demonstran Pro Palestina, dibanding dengan demonstran sayap kanan dan nasionalis, hingga ia menuduh polisi menetapkan standar ganda, yang memicu munculnya kritik terhadap dirinya dari berbagai kalangan. (Jpg)
Editor : Yosep/Rachmi-pkl
