JAKARTA-RADAR BOGOR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali didemo terkait dugaan penyalahgunaan wewenang di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Aksi kali ini dilakukan ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat (Gempara).
Baca juga : LPEI Berkomitmen Dorong Kinerja Ekspor Produk Halal
Koordinator aksi Romario Simbolon menyebut, LPEI yang merupakan salah satu BUMN di bawah Kementerian Keuangan diduga telah merusak iklim usaha. Dengan dugaan modus operandi seperti menjual jaminan aset dengan harga yang jauh di bawah harga pasar, lalu aset tersebut diduga dibeli kembali oleh oknum LPEI.
”Dimana target oknum LPEI tersebut, adalah mempailitkan debitur yang memiliki aset besar untuk mengurangi kerugian LPEI. Praktik merugikan debitur agar menguasai aset debitur diduga dilakukan berlangsung selama bertahun-tahun,” papar Romario Simbolon.
Berdasar data direktori MA, terdapat 117 kasus yang menyeret LPEI. Para debitur dari berbagai daerah di antaranya Semarang, Sleman, Boyolali, Surabaya, Jakarta, menggugat LPEI ke pengadilan.
”Rangkaian 117 kasus ini sebenarnya dapat menjadi bukti permulaan dan pintu masuk bagi aparat penegak hukum (APH) seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk memeriksa, memanggil para direksi LPEI,” ujar Romario Simbolon.
”Kami para aktivis mahasiswa dan pemuda menginginkan agar iklim usaha dapat berjalan baik dengan fondasi kepercayaan dari masyarakat, bersihkan para mafia aset dari LPEI. Kemudian agar aset-aset perusahaan kreditur yang dipailitkan atau dilelang agar diukur secara transparan sehingga tidak merugikan pelaku usaha,” tambah Romario.
Dia menambahkan, jika persoalan di tubuh LPEI tidak segera diatasi, patut diduga bahwa kementerian keuangan telah lalai.
Dalam rilis yang disampaikan massa aksi, diketahui ada 5 poin yang menjadi tuntutan mereka yakni meminta menteri keuangan segera usut tuntas oknum Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang diduga terlibat dalam mafia aset. Kemudian massa aksi juga meminta agar aparat penegak hukum (APH) segera memanggil dan memeriksa direksi LPEI.
”Segera bubarkan LPEI, Karena Dugaan Merugikan Negara,” tulis massa aksi dalam rilis yang dibagikan saat aksi, Selasa (7/11).
Baca juga : BNI dan LPEI Siapkan Penjaminan untuk Kredit UMKM Ekspor
Lalu mereka juga meminta agar dilakukan pemeriksaan proses pelelangan aset di bawah NJOP. Kemudian terakhir, mereka meminta agar ada reshuffle menteri keuangan jika tidak mampu mengatasi sengkarut persoalan di LPEI.(jpg)
Editor : Yosep/Taufik-Pkl
