BOGOR-RADAR BOGOR, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia melakukan peluncuran pemetaan kerawanan Pemilu dan pemilihan serentak 2024.
Baca Juga : Buntut Penggunaan Bus Uncal, Bawaslu bakal Panggil Pengurus PAN Kota Bogor
Kegiatan yang mengusung tema “isu strategis kampanye di media sosial” ini, berlangsung di Hotel Swiss-Belcourt Bogor, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Selasa (31/10/2023).
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, Pemilihan umum (Pemilu) 2024 dipastikan akan mengalami ketegangan, apalagi ditambah peran media sosial (Medsos) saat ini. Maka dari itu pihaknya membuat indeks kerawanan Pemilu bersama stekholder Bawaslu.
“Launching ini pemetaan tentang kampanye di Medsos, kampanye medsos sesuai prediksi kami nanti akan banyak saat penetapan pasangan calon presiden (capres). Saat Bacapres ini saja, isunya sudah banyak kan di medsos,” kata Rahmat kepada wartawan.
Menurut dia, pihaknya akan berusaha meminimalisir ketegangan yang muncul di akar rumput atau masyarakat yang dibawa oleh medsos.
Ia meyebut, terkait black campaign di medsos saat ini sudah terjadi, terutama pada isu tentang Bacapres. Dengan demikian pihaknya mencoba minimalisr dengan cara berkoordinasi dengan stakeholder.
Namun demikian, ia mewanti-wanti bahwa konten isu tersebut bisa dijerat jika melanggar larangan kampanye dan bahkan bisa dipidana.
“Oleh sebab itu hati-hati kampanye yang disebar di medsos karena akan dipertanggungjawabkan apabila bermasalah. Menyerang pribadi berdasarkan SARA dan hal ini sangat tidak diperkenankan,” ucap dia.
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty menuturkan, sebanyak enam provinsi yang menjadi kerawanan pada pemilu di antaranya adalah DKI Jakarta, Maluku Utara, Bangka Belitung sampai ke Gorontalo.
Hal itu, kata Lolly hasil dari pemetaan berdasarkan kejadian pemilu sebelumnya. Peristiwa tersebut real, kongkrit dan terjadi soal politisasi SARA, ujaran kebencian.
“Setelah dilakukan scoring, enam provinsi tadi menempati posisi kerawanan tertinggi. Yang harus dilakukan Bawaslu dengan posisi kerawanan tertinggi adalah mereka harus memiliki metode pencegahan yang paling efektif dan paling tepat karena akan berbeda dengan tingkat rawan sedang maupun rawan rendah,” terangnya.
Untuk mengantisipasi buzzer, lanjut Lolly Bawaslu menciptakan lebih banyak konten kreator. Konten kreator tersebut yaitu seluruh masyarakat yang mengawasi secara partisipatif.
Baca Juga : Bawaslu Kota Bogor Dalami Temuan Bus Uncal yang Digunakan untuk Kepentingan Porpol
“Bawaslu merasa terbatas soal kerawanan medsos ini, maka dirangkul stekholder seperti BSSN, Kominfo dan termasuk platform Medsos sebagai orang yang bertanggung jawab juga terhadap keberlangsungan pemilu 2024. Sudah dilakukan MoU dan kerjasama dengan platform Medsos, sejauh ini mereka mendukung pemilu 2024,” tandas Lolly Suhenty. (ded)
Reporter : Dede Supriadi
Editor : Yosep