BOGOR-RADAR BOGOR, Anggota DPRD Jawa Barat H Rudi Harsa Tanaya (RHT) tak pernah bosan berkeliling Kota Bogor.
Pada pekan lalu menemui warga sekaligus reses I tahun sidang 2023-2024 pada 10-19 Oktober di Kota Bogor.
Pada reses di titik pertama warga menyampaikan aspirasi, berupa kebutuhan fasilitas umum seperti penerangan jalan umum (PJU) dan tempat pembuangan sampah (TPS).
Sedangkan pada titik kedua di Tanahsareal warga menyampaikan masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan aturan zonasi.
Baca juga: H Rudi Harsa Tanaya Ajak Warga Berolahraga, dan Dukung Atlet Berprestasi
Pada titik ketiga dan ketujuh warga menyampaikan keluhan agar Pemkot Bogor membangunkan turab atau tembok penahan tanah dan saluran air.
Sementara di titik keempat dan titik keenam reses, warga meminta H Rudi Harsa Tanaya untuk merehab mushola.
Di tempat kelima, warga mengharapkan harga Sembilan kebutuhan makanan pokok (Sembako) murah untuk masyarakat kecil.
‘’Pada reses di titik kedelapan warga meminta mobil siaga atau ambulan kelurahan,’’ kata H Rudi Harsa Tanaya yang juga wakil rakyat dari PDI Perjuangan ini.
Menurut H Rudi Harsa sistem zonasi untuk SMAN/SMKN saat ini sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan banyak permasalahan terutama saat PPDB bnyak yang tidak sesuai dengan zonasi, karena sebaran sekolah di setiap kecamatan tidak sama.
Begitu juga jumlah sekolah SMAN/SMKN tidak seimbang dengan jumlah SMP negeri maupun swasta di Kota Bogor.
Sedangkan untuk bantuan sosial yang tidak tepat sasaran perlu adanya pengawasan dari warga setempat.
Hal ini penting karena warga merupakan elemen terpenting dalam pelaporan data yang sesuai dengan kenyataan data terbaru.
Baca juga: Rudi Harsa Dorong Sosialisasi Pajak Hingga Tingkat RW
Dirinya juga akan memberikan masukan agar Pemkot Bogor memverifikasi data kependudukan yang diajukan ke dalam program bantuan sosial dari pemerintah pusat agar tepat sasaran.
Pihak kelurahan sebagai ujung tombak Pemkot, agar meminta masukan dari pengurus RT/RW warga mana saja yang memang harus masuk ke data bantuan sosial (Bansos) tersebut atau tidak.
Jadi jangan sampai tidak tepat sasaran karena tidak ada pemutakhiran data warga.
Misalnya waktu tahun lalu didata masih miskin, tapi tahun sekarang kehidupannya sudah mapan.
Hal ini penting agar saat terjadi ketidaktepatan sasaran yang mendapat bantuan pasti yang disalahkan pengurus RT/RW.
Akhirnya warga menuding atau curiga bila pengurus RT/ memilah-milah warganya yang mendapatkan bantuan.
‘’Pengurus RT/RW paling tahu kondisi warganya, mana warga yang layak mendapat bantuan atau warga yang tidak layak dapat bantuan,’’ jelas RHT sapaan akrab H Rudi Harsa Tanaya. (*/unt)
Editor: Rany Puspitasari
