BOGOR-RADAR BOGOR, Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) merilis hasil survei elektabilitas calon Wali Kota Bogor pilihan masyarakat pada Pilwalkot Bogor 2024 mendatang.
Survei itu berlangsung selama 11-15 Oktober 2023. Populasi dari survei ini adalah masyarakat Kota Bogor yang minimal telah berusia 17 tahun (telah memiliki KTP).
Survei melibatkan 800 responden, yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak dengan menggunakan teori
slovin dalam pengambilan sampelnya.
Dengan klaim margin of error +/- 5 persen, dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.
Direktur Eksekutif LS Vinus, Yusfitriadi mengatakan, Bima Arya masih menduduki posisi pertama dalam survei elektabilitas calon Wali Kota Bogor pilihan masyarakat pada Pilwalkot Bogor 2024 mendatang.
Baca juga: Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim Raih 2 Penghargaan dari Universitas Indonesia
“Bima Arya mendapatkan 17,75 persen, Dedie A Rachim 12,75 persen, Yane Ardian 6,13 persen, Atang Trisnanto 4,00 persen dan Jenal Mutakin 2,50 persen,” kata Yusfitriadi.
“Kemudian, Diah Pitaloka 1,63 persen, Dokter Rayendra 1,38 persen, Rusli Prihartevi 1,13 persen, Sendi Ferdiansyah 0,88 persen, Airin 0,50 persen dan lainnya 0,97 persen,” sambung Yusfitriadi.
Menariknya, dari hasil survei tersebut, sebanyak 41,13 persen warga Kota Bogor belum menentukan pilihan, dan 9,25 persen warga Kota Bogor mengaku tidak tahu dengan siapa saja para bakal calon Wali Kota Bogor.
Yusfitriadi menilai fenomena tersebut menjadi salah satu indikator minimnya pengetahuan warga soal Pemilu 2024, serta kurang efektifnya baliho dan alat peraga kampanye (APK).
“Karena di dalam APK itu biasanya yang besar hanya fotonya, sedangkan informasi lainya itu sangat kecil. Artinya, APK yang selama ini berseliweran di jalanan dan di tempat umum tidak efektif alias gak ngaruh,” ujarnya.
Baca juga: Bima Arya Blak-Blakan Sebut Masih Banyak PR di Dunia Pendidikan
Ketidakpahaman warga Kota Bogor akan pendidikan politik, tentu menjadi salah satu dosa bagi KPU, partai politik dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan tim sukses.
Selain itu, minimnya pengetahuan warga akan politik tentu membuat potensi politik uang besar kemungkinan terjadi.
“Tentu ini PR bagi semuanya, karena kalau seperti ini kondisinya politik uang sangat mungkin terjadi di Pemilu 2024. Apalagi masa kampanye Pemilu 2024 hanya 75 hari, berbeda dengan masa kampanye 2019 lalu selama enam bulan,” tukas dia.(ded)
Penulis: Dede
Editor: Rany Puspitasari