BOGOR-RADAR BOGOR, Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) merilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Baca Juga : Audiensi dengan KPAID, DPRD Minta Pengawasan Terhadap Anak Ditingkatkan
Hasilnya, tingkat ketidak kepuasan terhadap dua lembaga pemerintahan itu sangat tinggi yakni mencapai 72 persen untuk DPRD Kota Bogor, sedangkan Pemkot Bogor 63 persen.
Survei digelar selama 11-15 Oktober 2023. Populasi dari survei ini adalah masyarakat Kota Bogor yang minimal telah berusia 17 tahun (telah memiliki KTP).
Survei melibatkan 800 responden, yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak dengan menggunakan teori slovin dalam pengambilan sampelnya.
Dengan klaim margin of error +/- 5 persen, dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik kuesioner terbuka dan wawancara tatap muka.
Responden disodorkan pertanyaan: Apakah anda puas, tidak puas, dan tidak tahu.
Direktur Cased LS Vinus Ramdan Nugraha menyampaikan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD Kota Bogor periode 2019-2024.
“Sebanyak 72 persen masyarakat mengaku tidak puas, disusul 25 persen mengaku puas, dan 3 persen tidak puas,” kata Ramdan Nugraha kepada wartawan, Kamis (19/10/2023).
Memurut dia, terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD Kota Bogor periode 2019-2024, ada tiga pilihan yang disodorkan pada responden, pertama adalah tidak puas, kedua puas, dan terakhir tidak tahu.
Sedangkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, yang tentu diwajahkan oleh wali kota dan wakilnya.
“Sebanyak 63 persen masyarakat tidak puas, sebanyak 33 persen mengaku puas, dan 4 persen puas,” ucap dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif LS Vinus Yusfitriadi mengatakan, LS Vinus rutin mengadakan kajian dan survei terkait dengan banyak hal, baik politik prosedural atau politik substansial.
“Survei ini dihadapkan pada helatan besar politik, kita intens untuk mengadakan analisis konten-konten wilayah politik, atau demokrasi formal prosedural yang kemudian sering dimaknai elektoral,” katanya.
Menurut dia, survei yang dilakukan LS Vinus di Kota Bogor ini merupakan yang pertama kali.
“Survei ini langsung berhadapan dan langsung ditanya tanpa pengaruh apapun, kemudian surveyor mengirim foto dan lokasi ketika sedang melakukan wawancara dengan responden,” jelas Yus Fitriadi.
Kemudian, setiap responden selalu diambil foto oleh survei, kemudian peta kelurahan dan kecamatan sudah dicatat untuk menjadi bahan untuk rujukan kajian-kajian berikutnya.
“Kepuasan hanya menyodorkan tiga pertanyaan, puas, tidak puas, dan tidak tahu, ketika teman-teman nanya puasnya dibidang apa kita tahu, karena kita tidak tanya ke masyarakat, itu kekurangannya,” katanya.
“Dan masyarakat pun mungkin tidak tahu, tidak puasnya dibagian apa, ya tidak tahu juga mungkin. Disini melihat tingkat ketidak puasan terhadap DPRD Kota Bogor sangat tinggi, yang kita tanyakan adalah kinerja,” sambung dia.
Yus Fitriadi menambahkan, terkait kinerja yang diketahui masyarakat tidak jauh dari menepati janji, kemudian menurunkan program-programnya, menjalankan peran dan fungsinya.
Kemudian bagaimana komunikasi dengan warganya. Namun, saat LS Vinus melakukan survei masyarakat menyatakan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD Kota Bogor cukup tinggi.
“Begitu pun dengan tingkat kepuasan kinerja pemerintah kota, sangat tinggi sampai 63 persen, saya bayangkan mungkin kalau responden adanya di sekitar Sempur, atau di sekitar Kebun Raya, atau sekitar Botani Square, 100 persen puas,” papar dia.
Lebih lanjut, Yus Fitriadi menjelaskan kemungkinan jika respoden diambil di Kelurahan di sekitar Lapangan Sempur, Kebun Raya Bogor, atau sekitar Botani Square mungkin tingkat kepuasanya mencapai 100 persen.
“Tapi kita survei sampai ke kelurahan paling bawah, perbatasan Cijeruk, Ciapus, owh memang betul wajar kalau tidak puas,” katanya.
“Namun kami anggap ada kekurangan, karena kami tidak merinci ketidak puasanya seperti apa, karena ini kita tidak sedang motret ini sebetulnya, kita sedang motret tingkat elektabilitas. Kok ini muncul karena ini ada hubungannya,” sambungnya.
Oleh karenanya, ketika masyarakat tidak puas dengan anggota DPRD harus menghukum secara politis.
“Gimana jangan pilih kembali ketika incumbent mencalonkan. Ini konsekuensi hukuman politis,” tandas Yus Fitriadi.(ded)
Reporter : Dede Supriadi
Editor : Yosep