25 radar bogor

71 Sekolah Takut Adakan Ekstrakurikuler, DPRD Protes ke Wali Kota

Paskibra
LKBB Merah Putih diikuti sebanyak 22 tim Paskibra yang berasal dari SMP dan SMA di Bogor. SOFYANSYAH/RADAR BOGOR

BOGOR-RADAR BOGOR, Setelah Dinas Pendidikan Kota Bogor resmi bubarkan koordinator kelas (korlas), kini giliran puluhan sekolah tingkat SD dan SMP Kota Bogor setop kegiatan ekstrakurikuler.

Masalah itu terungkap, setelah Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri turun ke lapangan, meninjau masalah yang ada di sekolah-sekolah di Kota Bogor.

Menurutnya, tindakan memberhentikan kegiatan ekstrakurikuler itu menjadi sebuah efek domino, dari apa yang tengah terjadi belakangan ini.

Juga diakibatkan adanya Surat Perintah Walikota Bogor nomor 420/Sprint. 3524 – Umum tentang tindaklanjut penanganan kasus pungli di sekolah.

Keduanya, menurut Gus M, membuat pihak sekolah saat ini takut menggelar kegiatan ekstrakulikuler.

Karena dalam kegiatan tersebut, dana BOS yang ada tidak mampu menopang pembiayaan kegiatan, sehingga perlu adanya kontribusi dari orang tua.

Baca juga: Hari Terakhir MPLS, MAN 2 Kota Bogor Kenalkan 20 Ekstrakulikuler ke Siswa Baru

“Padahal ekstrakurikuler itu, ruang untuk kreasi dan prestasi anak didik di bidang akademik, seni, olahraga, budaya dan keterampilan lainnya, sebagai ekstra di dunia pendidikan yang ditopang oleh peran serta iuran orang tua. Kini menjadi hilang. Padahal anggaran pemerintah belum mampu membiayai sektor ini,” tegas Gus M.

Lantaran tidak adanya batasan dan penjelasan resmi terkait apa itu pungli, maka pihak sekolah kini memilih tidak menggelar kegiatan apapun.

Padahal, lanjutnya, banyak ajang perlombaan yang akan digelar pada Oktober sampai November nanti, yang seharusnya bisa diikuti oleh siswa-siswi di seluruh Kota Bogor.

“Tentunya ini berdampak kepada anak-anak yang memiliki bakat namun tidak dapat menyalurkannya. Padahal nantinya jika mereka memenangkan perlombaan itu, akan menjadi salah satu sertifikat yang bisa digunakan untuk mengambil jalur prestasi (japres),” ujar Gus M.

Gus M menegaskan, kurikulum merdeka belajar yang saat ini dijalankan, seharusnya bisa menjadi wadah bagi para siswa dan guru, dalam mengembangkan diri, dan memberikan kebebasan dalam belajar.

Baca juga: Adik Wakil Ketua DPRD Kota Bogor jadi Korban Pencurian, Rumahnya Dibobol

Namun, pada kenyataannya, Pemerintah Kota Bogor dan Wali Kota Bogor malah membelenggu kebebasan di dunia pendidikan, dengan memberikan rasa takut kepada guru, dan siswa dalam mengembangkan karir.

“Sekolah tidak boleh takut. Siswa harus merdeka belajar. Guru harus dimuliakan. Ini semua akan kami benahi dan kami serius untuk bisa memperbaiki kondisi pendidikan yang ada saat ini. Semua harus merdeka belajar,” pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie P. Sultani menilai, pemerintah Kota Bogor telah abai dalam memastikan pendidikan berbasis kurikulum merdeka belajar.

Karena saat ini, siswa-siswi dan guru di Kota Bogor tengah terkungkung oleh stigma buruk, bahwa sekolah adalah sumber pungli dan korupsi.

Sedangkan Pemerintah Kota Bogor tidak menyediakan anggaran yang cukup, dalam menopang kegiatan merdeka belajar.

“Lagi-lagi Pemkot Bogor menunjukkan ketidakberpihakkan mereka kepada sektor pendidikan. Mereka hanya menunjuk sekolah sebagai sumber dari segala persoalan, sedangkan tidak menyiapkan solusi agar siswa dan guru masih bisa merdeka belajar,” tegas Devie.

Baca juga: Bui 5 Tersangka Calo PPDB, Segini Besaran Tarif dan Keuntungan yang Diraup

Jika berkaca pada APBD Kota Bogor, dari 20 persen porsi anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bogor, Devie membeberkan, di mana setengahnya sudah habis untuk pembiayaan gaji dan tunjangan. Sedangkan, program yang berkenaan dengan dunia pendidikan, sangat minim anggarannya.

“Jadi kami akan meminta kepada Pemerintah Kota Bogor untuk segera memperbaiki kondisi saat ini. Kalau memang perduli, tunjukkan dari pengalokasian anggaran,” tutupnya.(ded)

Penulis: Dede

Editor: Rany Puspitasari