BOGOR-RADAR BOGOR, Melindungi anak-anak penerus bangsa dari tindakan menyimpang, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) pererat kerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor.
Kekerasan, pelecehan, perundungan marak terjadi di berbagai daerah, menjadi alasan BMPS, harus bersinergi dengan KPAID.
Ketua BMPS Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat mengungkapkan, kekerasan dan pelecehan terjadi ketika tidak berimbangnya hubungan antar individu.
Kekerasan, kata dia, lebih banyak terjadi pada yang memiliki kuasa lebih terhadap yang lemah. “Demikian juga pelecehan,” ungkap Ade Sarip Hidayat.
Para stakeholders utama harus berperan aktif untuk menjadi bagian solusi dari fenomena gunung es tersebut.
Untuk itu, BMPS Kota Bogor sebagai wadah perguruan swasta bekerja sama dengan KPAID, bergerak aktif ikut mengambil bagian untuk meminimalisasi tidak terulangnya kekerasan dan pelecehan, terutama di lingkungan pendidikan.
“Tantangan ini berat, karena kurikulum luar sekolah lebih kuat daya tariknya. Kekerasan dan pelecehan juga dipertontonkan di media massa,” tambah Ade.
Menurutnya, perundungan bisa berupa verbal, langsung, atau melalui media digital, body shaming malah menjadi tontonan menarik dan hiburan di media televisi.
“Penanaman nilai karakter, sikap anak yang utama tetap di rumah. Sejak kecil kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya,” beber Ade.
Sementara Ketua KPAID Dede Siti Amanah, menjelaskan, bahwa KPAID adalah lembaga negara non pemerintah yang bertugas, di antaranya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak; memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Dia menjelaskan, bahwa kerja sama antara KPAID dengan BMPS tentu harus lebih difokuskan, untuk benar-benar menjaga anak-anak, para generasi penerus, agar mereka aman, dan terjaga. (*/ran)