25 radar bogor

Geruduk DPRD, Tokoh Islam Bogor Tuntut Proyek Rempang Eco-City Dihentikan

Sejumlah ulama, habib, dan aktivis Islam Bogor melakukan audiensi di Kantor DPRD Kota Bogor, Jumat (22/9). (ist)

BOGOR-RADAR BOGOR, Sejumlah ulama, habib dan aktivis Islam Bogor melakukan audiensi dengan Pimpinan DPRD Kota Bogor, Jumat (22/9). Mereka menyampaikaj solidaritasnya terhadap polemik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Para tokoh yang tergabung dalam Bogor Dayeuh Ulama itu diterima langsung Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy.

Baca Juga: Aksi Solidaritas Warga Rempang, BEM Hukum UIKA Bogor Turun ke Jalan

Dalam audiensi, para tokoh Islam Bogor menyampaikan pernyataan sikap sebagai bentuk solidaritas untuk warga Pulau Rempang dan Galang. Mereka mengungkapkan bahwa masyarakat Melayu Rempang memiliki hak atas tanah yang telah berabad-abad mereka tempati dan jauh sebelum Republik Indonesia berdiri.

Hal itu berdasarkan dari Kitab Tuhfat An-Nafis karya Raja Ali Haji yang terbit perdana tahun 1890. Dijelaskan bahwa penduduk Pulau Rempang, Galang dan Bulang adalah keturunan dari Prajurit/Lasykar Kesultanan Riau Lingga, yang sudah mendiami pulau-pulau tersebut sejak tahun 1720 M, di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah I.

“Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk menghormati hak tanah ulayat adat melayu dan memberikan kemudahan bagi rakyat untuk mengurus administrasi dan pengelolaan, sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” jelas Ray Iskandar yang mewakili delegasi untuk membacakan pernyataan sikap.

Para tokoh Islam Bogor juga mendesak Pemerintah agar proyek Rempang Eco-City dicabut sebagai proyek strategis nasional (PSN). Karena terlihat rencana proyek pemerintah bersama investor China tersebut sangat ambisius bahkan dengan cara mengorbankan masyarakat yang telah lama hidup di Pulau Rempang.

“Negara mempertontonkan keberpihakan nyata kepada investor yang bernafsu menguasai Pulau Rempang untuk kepentingan bisnis mereka,” jelasnya.

Pihaknya pun mengutuk keras terhadap tindakan represif, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat Pulau Rempang dan Galang. Masyarakat mengalami cedera, trauma dan kerugian materi atas hal itu.

“Dinamika pengerahan alat negara berupa aparat keamanan dalam kasus-kasus perampasan tanah milik masyarakat menunjukkan dukungan penuh negara terhadap investasi, serta tidak adanya keberpihakan pada masyarakat yang telah menempati tanah tersebut lintas generasi,” tambah Ray.

Baca Juga: Kue Dorayaki Seperempat Abad di Kota Bogor, Buruan Warga Bogor

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy mengaku sependapat dalam menyikapi kasus Rempang. Menurutnya, sikap solidaritas merupakan bentuk kepedulian sesama bangsa Indonesia dan umat Islam.

“Insyaallah kita selaras atas apa yang disampaikan para ulama tentang apa yang terjadi di Rempang,” kata Rusli.

Ia pun menerima pernyataan tersebut sebagai bentuk rekomendasi yang akan diteruskan kepada pimpinan DPRD Kota Bogor lainnya hingga ke pemerintah pusat.(*)

Editor: Imam Rahmanto