CIBINONG-RADAR BOGOR, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Achmad Ru’yat mendesak para pemangku kebijakan untuk mengevaluasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Hal itu usai Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan angka manipulasi data PPDB tertinggi se-Jawa Barat.
Baca Juga: Mendagri Resmi Ajukan Perppu, Pilkada Serentak 2024 Dipercepat
“Saya sudah menemui langsung Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk mengevaluasi masalah ini agar tidak terulang kembali,” ujar Achmad Ru’yat.
Menurutnya, salah satu kelemahan pada sistem PPDB saat ini yakni jalur zonasi. Masyarakat bisa dengan mudah memanipulasi data dengan cara menitipkan calon peserta didik melalui domisi sementara.
“Ini membuka ruang manipulasi data, masyarakar berbondong-bondong menitipkan calon peserta didik melalui domisili dengan menghubungkan kartu keluarga kerabat atau tempat tinggal entah di mana,” paparnya.
Sehingga, lanjut Achmad Ru’yat, permasalahan PPDB pada sistem zonasi menjadi semrawut dan terjadi di setiap tahunnya.
Untuk itu, dia meminta para pemangku kebijakan di bidang pendidikan untuk mengevaluasi penuh sistem pendidikan yang berlaku saat ini.
“Agar tidak ada polemik di tengah masyarakat, khususnya pada jalur zonasi, maka evaluasi mekanisme PPDB ini,” tegasnya.
Di samping itu, politisi PKS ini juga melihat belum meratanya standar pendidikan khususnya di Kabupaten Bogor.
Pasalnya, masih ada penyandangan sekolah favorit di tingkat SMA/SMK yang juga memicu permasalahan pada sistem PPDB.
Baca Juga: Kritik Pedas Pelanggaran PPDB, BEM Se-Bogor Nilai Pemkot Bogor Tak Tegas
Penyandangan sekolah favorit membuat antusias masyarakat sangat tinggi, sehingga menggunakan segala cara untuk bisa masuk ke sekolah tersebut.
“Standar pelayanan pendidikan itu harus merata, sehingga tidak ada lagi orang yang berbondong-bondong mengatakan sekolah tersebut menjadi sekolah favorit,” tukasnya.(*)
Reporter: Septi Nulawam
Editor: Imam Rahmanto