25 radar bogor

Cegah Manipulasi Terulang, PPDB 2024 Direncanakan Pakai Bionic System

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto saat memberikan pandangannya terkait PPDB dalam acara Obrolan Serius Mencari Solusi (Obsesi) di gedung Graha Pena, Rabu (20/9). (Radar Bogor/Sofyansyah)

BOGOR-RADAR BOGOR, Berbagai keluhan diutarakan para orang tua peserta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Jalur afirmasi yang seharusnya diperuntukan bagi masyarakat Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) justru digunakan oleh orang mampu dengan melakukan manipulasi.

Untuk mencegah hal itu kembali terulang, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor akan menggagas penggunaan teknologi Bionic System bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan para akademisi perguruan tinggi.

Baca Juga: Pemkot Bogor Bakal Terbitkan Perwali PPDB, Siap-siap Numpang Alamat Bakal Dicoret

Usulan itu muncul pada acara Focus Group Discussion (FGD) Obrolan Serius Mencari Solusi (Obsesi) yang berlangsung di Gedung Graha Pena, Rabu (20/9).

Kepala Disdik Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto mengatakan Bionik System ini dimiliki oleh Disdukcapil Kota Bogor. Teknologi ini disebutnya mampu melakukan verifikasi secara administrasi.

Verifikasi dilakukan dengan mengklik data sudah terintegrasi dengan seluruh sumber data. Melalui cara itu verifikator dapat mengetahui seluruhndata misalnya, alamat golongan, kendaraan yang dimiliki, dan hal-hal yang menyangkut sosial dan ekonomi pendaftar.

“Ke depan, Bionic System bisa menjadi instrumen sehingga jika diketahui tergolong mampu maka tidak diperbolehkan mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Dinas Sosial (Dinsos),” tuturnya.

Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan menjelaskan, Bionic System memang merupakan sistem yang dibangun dengan cross tabulasi data dari lintas sektoral, seperti Dinsos, Disdik, Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, bahkan Samsat.

Sistem ini menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai kunci utama berbagai sumber data tersebut. Sistem ini disebutnya memang dapat menjadi rujukan pengambilan rarah kebijakan yang dibutuhkan.

Baca Juga: Obsesi Radar Bogor, Bima Arya Ungkap Dua Sumber Karut Marut PPDB

“Tapi terbatas pada persoalan database. Saat ini tidak bisa berkembang karena data base wilayah dicabut oleh Pemerintah Pusat sejak Bulan Maret 2022 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga Kabupaten Kota tidak punya database. Sejak oktober 2022 Dukcapil wilayah hanya sebagai operator saja,” ujarnya.

Ia mengutarakan, untuk mendapat database itu kembali pihaknya harus mengecek ulang 1,1 juta jiwa masyarakat Kota Bogor. Itupun butuh waktu dan anggaran yang besar.(*)

Reporter: Reka Faturachman
Editor: Imam Rahmanto