25 radar bogor

Perkara Sekolah At-Taufiq Bogor Jalani Sidang Perdana, Pihak Terdakwa Minta Ditunda

Sidang perdana kasus perkara Sekolah At Taufiq Bogor ditunda hingga Selasa, 26 September mendatang. (Radar Bogor/Dede Supriadi)

BOGOR-RADAR BOGOR, Kasus perkara masuk pekarangan tanpa izin di Sekolah At-Taufiq Bogor memasuki Pengadilan Negeri (PN) Bogor, Selasa (19/9). Sidang perdana untuk agenda pembacaan dakwaan itu ditunda hingga Selasa (26/9) mendatang.

“Iya ditunda ke (tanggal) 26 September. Kami yang meminta ditunda,” kata Kuasa Hukum Terdakwa, Nazmudin di PN Bogor.

Baca Juga: Dua Terdakwa Penyerobot Tanah Sekolah At-Taufiq Yayasan Al-Irsyad Masuk Meja Hijau

Nazmudin berlasan, seharusnya Penuntut Umum sesuai kitab Undang-undang Hukum Acara Pasal 143 Ayat 4 itu menjelaskan bahwa turunan berkas diberikan pada saat pelimpahan perkara dari kejaksaan ke pengadilan. “Itulah alasan kita meminta ditunda,” ucap dia.

Dirinya juga menyayangkan kasus masuk pekarangan tanpa izin di Sekolah At-Taufiq Bogor dikategorikan dalam perkara pidana. Padahal kedua kliennya yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan penerima wakaf dari Sekolah At-Taufiq Bogor.

“Dengan adanya perkara 167 KUHP ini yang dilaporkan, kami sangat menyayangkan. Masa pemberi wakaf yang dilaporkan,” sesalnya.

“Dan sudah jelas dalam Undang-undang Perwakafan itu, ini bukan sengketa pidana tetapi sudah jelas itu sengketa perdata yang seharusnya musyawarah mufakat,” sambung Nazmudin.

Atas hal itu, pihaknya bakal menyiapkan pembelaan eksepsi sambil menunggu turunan berkas perkara sesuai aturan 143 KUHP.

“Dan yang pasti, karena sudah jelas bahwa ranah perwakafan ini bukanlah ranah pidana melainkan ranah perdata, musyawarah mufakat (yang akan diperjuangkan),” lanjut dia.

Atas hal itu, dijelaskan Nazmudin terkait masalah pembuktian nanti saat agenda persidangan akan dibuktikan sejelas mungkin agar masyarakat Kota Bogor lebih tahu siapa sebenarnya yang berhak mengelola atas tanah wakaf tersebut.

Sementara itu, Kuasa Hukum Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Bogor (YAAB), Mu’adz Masyhadi berharap kedua terdakwa dapat dihukum atau didakwa semaksimal mungkin sesuai dengan ancaman pidana Pasal 167 KUHP. Apalagi, kedua terdakwa sampai saat ini masih mengaku benar dan merasa berhak atas tanah tersebut.

“Oleh karena itu, agar kedua terdakwa ini tidak mengulangi perbuatannya dan tidak diikuti oleh kroni-kroninya. Maka kedua terdakwa tersebut harus dihukum agar merasa jera dan tidak melakukan tindak pidana yang serupa,” kata Muadz.

Pihaknya pun akan terus melakukan pembelaan dan mengambil alih seluruh aset-aset Yayasan Al-Irsyad. Mulai dari aset bergerak, hingga aset yang di pihak ketiga.

“Kami yakin kedua terdakwa tidak bisa lari dari hukuman kurungan,” tandas dia.

Baca Juga: Bima Arya Pantau Langsung Tiga Proyek Pembangunan Kota Bogor

Diketahui, kasus yang telah berlarut-larut di Sekolah At-Taufiq itu memicu konflik internal. Imbasnya, proses belajar dan mengajar di sekolah itu sempat terganggu.

Proses mediasi melalui Pemkot Bogor sudah pernah dilakukan untuk menengahi kisruh internal yayasan tersebut. Akan tetapi, hasilnya tetap nihil sehingga memaksa kedua kubu untuk sampai ke meja hijau.(*)

Reporter: Dede Supriadi
Editor: Imam Rahmanto