BOGOR-RADAR BOGOR, Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk memiliki Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Perempuan dan Anak sudah pupus.
Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti mengatakan, saat ini pengajuan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak dicoret dari Prolegda.
Baca Juga: Pemerintah Rencanakan Pilkada 2024 Dipercepat, ASA Indonesia : Motivasinya Apa?
Pencoretan Raperda tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, hingga memasuki masa sidang pertama, naskah akademik raperda itu tak kunjung dikerjakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
“Seharusnya ketika masuk Prolegda 2023 dibahas di masa sidang pertama. Tetapi dicoret karena naskah akademiknya tak dikerjakan, dengan alasan tak ada anggaran,” kata Endah, Selasa (12/9).
Menurut Endah, seharusnya bila pengajuan anggaran dicoret oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor (TAPD), dinas terkait seyogyanya berkoordinasi dengan DPRD. Dengan begitu, dewan dapat mengambil alih dengan menjadikan regulasi itu sebagai perda inisiatif DPRD.
“Harusnya koordinasi dengan kita sejak Februari, jadi bisa diambil alih untuk kita dorong anggarannya di APBD Perubahan 2023. Kalau seperti ini kan dinas terkesan abai,” kata Endah.
Padahal, kata Endah, rancangan perda itu sejalan dengan RPJMD sebagai Kota Ramah Keluarga.
Sekretaris DP3A Kota Bogor, Wawan Sanwani beralasan, tidak dikerjakannya naskah akademik rancangan perda itu karena dinas tidak memiliki anggaran untuk menggarap raperda tersebut. Kala itu keuangan Pemkot Bogor sedang defisit.
Baca Juga: Oknum Guru Pelaku Asusila Belasan Siswi SD di Kota Bogor Dibekuk Petugas
“Jadi untuk pembuatan perda itu ditunda,” kata dia.
Wawan juga menegaskan bahwa tahun depan peraturan tersebut pun belum dapat direalisasikan lantaran tidak adanya relokasi anggaran. “Kita untuk tahun depan kena rasionalisasi,” pungkasnya.(*)
Reporter: Dede Supriadi
Editor: Imam Rahmanto
