BOGOR-RADAR BOGOR, Kabel dan tiang yang semrawut tengah menjadi sorotan di Kota Bogor. Permasalahan ini menimbulkan ancaman keselamatan bagi masyarakat. Di samping itu semrawutnya kabel ini pun merusak estetika kota sehingga terkesan kumuh.
Baca Juga : Jadi Solusi Kabel Semrawut, Perda Utilitas Ditargetkan Rampung Akhir Tahun
Belajar dari permasalahan itu Pemerintah Kota Bogor akan menerapkan sistem baru dalam penataan utilitas kabel dan tiang. Sistem ini akan diterapkan pada Kantor Pemerintahan Kota Bogor baru yang rencananya dibangun di wilayah Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogot Timur.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Rena Da Frina menjelaskan di Kantor Pemerintahan Baru penataan utilitas tersebut akan menggunakan sistem kabel bawah tanah (ducting).
Hal itu dilakukan agar kawasan tersebut bebas dari kabel-kabel yang menjuntai dan kerap semrawut. “Harus semua ducting. Jadi tidak ada lagi kabel-kabel kami maksimalkan sehingga lebih rapi,” ucapnya Sabtu (26/8/2023).
Ia mengatakan, sistem tersebut akan jauh lebih mudah diterapkan. Sebab pembangunan Kantor Pemerintahan Baru merupakan kawasan yang baru sehingga lebih mudah ketimbang penataan kabel eksisting.
Sistem ducting juga akan mulai diterapkan pada ruas-ruas jalan yang ada di Kota Bogor. Misalnya di Jalan Ahmad Yani hingga Taman Air Mancur dan Jalan Kapten Muslihat sampai Kantor Bappeda.
Rencana pemindahan pusat pemerintahan sudsh dilakukan Pemkot Bogor sejak awal tahun 2023 lalu. Lahan seluas 6 hektare di Kelurahan Katulampa disiapkan untuk selanjutnya dibangun Kantor Pemerintahan Baru.
Sejumlah penandatanganan kedepakatan bersama juga telah dilakukan Pemkot Bogor untuk memuluskan rencana ini. Misalnya pada Jumat (14/4/2023) lalu Pemkot Bogor bersama PT Sejahtera Eka Graha, (PT SEG) dan PT. Kharisma Tangguh Persada melakukan penandatanganan MoU pembangunan dan pembukaan akses jalan Kantor Pemerintahan Frontage Toll Danau Bogor Raya-Parung Banteng 3.
Wali Kota Bogor, Bima Arya, saat itu menjelaskan, perencanaan pembangunan pusat pemerintahan baru terus berjalan, dimulai dengan rencana pembangunan akses jalan.
“Tahun ini mulai jalan, jadi tahun depan ada dua akses. Dari situ titik tadi (Bogor Raya City) dan dari daerah Bogor Raya menuju pusat pemerintahan baru,” jelasnya.
Upaya lain juga dilakukan Pemkot Bogor dengan memyiapkan desain pembangunan drainase di lahan calon kantor pemerintahan baru itu. Pengecekkan lapamgan terkait rencana pembangunan drainase dilakukam Wakil Wali Kota Bogor bersama Kementerian PUPR, PT SEG, dan PT Jasa Marga pada Rabu (26/7) lalu.
Pengecekan lapangan tersebut merupakan upaya tindak lanjut dari permohonan izin pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) Jagorawi KM 42+500 untuk penataan drainase itu.
Baca Juga : Kepolisian “Sweeping” Kabel Sampai Tiang Berbahaya di Kota Bogor
Rencana pembangunan kantor pemerintahan baru ini akan mendorong perkembangan wilayah. Pertama, yakni mengurangi akses Jalan Pajajaran dan sebagainya, karena ke depan jalur itu akan jadi jalur alternatif masuk pusat Kota Bogor. Selanjutnya, pemukiman akan berkembang dengan adanya kegiatan ekonomi.
Untuk pembangunan fisik kantor pemerintahan baru, Bima Arya berharap bisa dilakukan tahun depan (2024) setelah dibukanya akses jalan. Namun meski demikian, pihaknya masih menunggu keuangan pemerintah pusat membaik, karena pembangunan ini direncanakan akan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat. (fat)
Reporter : Reka Faturachman
Editor : Yosep
