25 radar bogor

Bima Arya Sambangi Kantor Disdukcapil, Perketat Proses Perpindahan Kependudukan

Bima Arya sambangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, Rabu (2/8).

BOGOR – RADAR BOGOR, Bima Arya, wali kota Bogor sambangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, Rabu (2/8). Inspeksi mendadak dilakukan Bima untuk mengecek layanan dokumen kependudukan.

Setibanya di kantor Disdukcapil, Bima Arya langsung berbincang dengan warga yang sedang mengurus dokumen kependudukan, seperti pindah domisili, pindah nama kartu keluarga, pembuatan kartu keluarga baru, pendataan akte kelahiran baru, dan lain sebagainya.

Bima Arya pun menginspeksi proses pengurusan dokumen kependudukan warga bersama petugas Disdukcapil. Saat pemeriksaan berlangsung, Bima Arya menemukan adanya titik lemah pada operator yang menangani proses otorisasi perpindahan alamat.

Baca Juga: Sidak Layanan Disdukcapil Kota Bogor, Bima Arya Temukan Kelemahannya

“Kenapa banyak sekali manipulasi alamat, karena operator itu langsung melakukan otorisasi tanda tangan elektronik disitu. Jadi sangat mungkin bisa tidak teliti, atau bisa juga terjadi manipulasi secara sengaja,” ucap Bima Arya.

Otorisasi perpindahan alamat seharusnya hanya dapat dilakukan oleh Kepala Bidang (Kabid) terkait. Hal tersebut pun langsung digalakkan Bima sejak empat hari lalu.

“Tapi di tingkat kabidnya pun otorisasinya harus lebih teliti lagi. Persyaratan harus lebih lengkap lagi, misalnya (analogi) kalau saya mau pindah ke KK (Kartu Keluarga) nya pak Soni, maka pak Soni harus menyatakan surat tidak keberatan. Nah itu selama ini nggak ada,” pungkasnya.

Untuk memperketat aturan baru tersebut, Bima dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sedang memproses pembuatan Perwali atau Peraturan Wali Kota. Perwali tersebut mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) di Disdukcapil mengenai proses perpindahan domisili atau perpindahan nama di Kartu Keluarga.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bogor Kamis 3 Agustus 2023, Hujan Lokal

“Sehingga akan lebih ketat lagi dari sekarang. Untuk mengantisipasi kepindahan yang tidak sesuai dengan domisili menjelang PPDB,” jelasnya.

Pelayanan administrasi dokumen kependudukan di wilayah akan kembali dibuka ketika SOP yang dijalankan sudah jelas dan persyaratan kepengurusan lebih rinci dan ketat. Pelayanan sesuai SOP yang berlaku tersebut akan dijalankan dalam pelayanan dinas maupun wilayah.

“Dan nanti otorisasi untuk tanda tangan elektronik itu tetap di kabid bukan di wilayah, pelayanan nggak apa-apa di wilayah, karena kalau ditarik semua crowded,” tukas dia. (ded)

Editor: Yosep/Nurul-Magang