25 radar bogor

Kecurangan PPDB, Komisi IV DPRD: Masalah Tahunan dan Modus Sama

Hari pertama sekolah
Murid-murid di SDN Sukadami 3 Kota Bogor pada hari pertama masuk sekolah, Senin (17/7).(Radar Bogor/Sofyansyah)

BOGOR-RADAR BOGOR, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor M. Dody Hikmawan menyampaikan catatan terkait kisruh yang terjadi terkait kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023.

Pertama, dijelaskan Dody, kasus kecurangan PPDB sebenarnya merupakan permasalahan berulang yang terjadi setiap tahun dengan modus serupa.

Baca Juga: Pindah Lebih Dekat ke SMAN 1 Bogor, Malah Gagal PPDB Jalur Zonasi

Selain modus pindah domisili dan mengubah kartu keluarga (KK), potensi kecurangan juga terjadi untuk jalur lainnya yakni jalur prestasi dimana memanfaatkan sertifikat fiktif alias bodong.

“Semisal menjuarai apa, padahal tidak ikut lombanya, ini parah. Ada juga yang saya temukan harus di evaluasi adalah juara olimpiade Nasional kalah dengan juara tari di tingkat kota. Menurut saya, harusnya bobotnya lebih besar nasional walaupun dia istilahnya (kejuaraan) online,” ucap dia.

Kemudian, untuk jalur afirmasi juga perlu juga untuk dievaluasi kedepannya. Sebab, ada temuan yang mengaku-ngaku miskin agar bisa diterima disekolah tertentu.

“Jalur afirmasi ini memang merupakan kebijakan dari pemerintah, dan kebijakan yang mengakomodir masyarakat yang tidak mampu untuk bisa menikmati sekolah secara gratis, tapi disalah gunakan,” cetus Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bogor.

“Saya kira ini permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari kebijakan atau peraturan sistem PPDB yang berulang karena tidak berubah. Dengan tiga jalur tersebut masyarakat makin cerdas,” sambung dia.

Selain itu, banyak pihak yang memanfaatkan celah untuk mengakali sistem PPDB. Komisi IV pun sejak dua pekan lalu sudah menyambangi Disdik Provinsi Jawa Barat untuk menanyakan dugaan pelanggaran PPDB.

“Cuma lagi-lagi terkait aturan Disdik juga menjalankan aturan dari Kementerian Pendidikan,” kesal dia.

Dody juga mengungkapkan, permasalahan yang terjadi pada PPDB juga dikarenakan belum adanya pemerataan baik dari sisi SDM dalam hal ini tenaga pengajar hingga infrastruktur.

“Ternyata belum ada distribusi SDM yang unggul, fasilitas belum semaksimal seperti di SMAN 1, akhirnya muncul istilah sekolah favorit bagi sebagian masyarakat baik siswa dan orang tua,” kata dia.

Baca Juga: PPDB 2023 Sarat Masalah, Legislator Jabar: Jaga Psikologi Anak

Tak ketinggalan, Dody menyoroti belum menyebarnya kuota perguruan tinggi di sekolah setingkat SMA di Kota Bogor.

“Ada kuota untuk SMA 5 sampai 100 orang untuk bisa dapat undangan di IPB University, UI, sehingga hal ini jadi daya tarik menjadi orang tua sehingga memunculkan sekolah favorit,” katanya.

Dirinya juga mendorong pengelolaan SMA dikembalikan ke Pemerintah Daerah.(*)

Reporter: Dede Supriadi
Editor: Imam Rahmanto