25 radar bogor

KCD Siap Diskualifikasi Peserta Didik yang Curang dalam PPDB

demo PPDB
Aksi emak-emak demo di depan SMAN 3 Kota Bogor protes PPDB, Selasa (25/7/2023) pagi. REKA/RADAR BOGOR

BOGOR-RADAR BOGOR, Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Asep Sudarsono menyatakan siap mendiskualifikasi peserta didik yang terbukti curang oleh tim bentukan Gubernur Jawa Barat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Hal itu disampaikan Asep dalam Diskusi Obsesi yang digelar Radar Bogor, Kamis (27/7).

Dirinya menjelaskan, saat ini Gubernur tengah menurunkan tim yang berkompetensi memverifikasi persyaratan yang digunakan dalam PPDB tingkat SMA.

Baca Juga: Kecurangan PPDB, Komisi IV DPRD: Masalah Tahunan dan Modus Sama

“Beri kami waktu. Karena kami sepakat lebih baik membebaskan yang bersalah dari pada menghukum yg tidak bersalah. Proses ini sedang berjalan,” tuturnya.

Ia mengatakan pihaknya berhati-hati mengambil kepurudan karena berpengaruh pada psikologis anak. Padahal menurutnya kesalahan dilakukan oleh orang tua yang dengan sengaja mendekatkan titik koordinat.

Asep menyebut pada fenomena pindah Kartu Keluarga tidak ada aturan yang dilarang. Fenomena itu muncul karena ada celah dalam aturan PPDB yang hanya mensyaratkan penerbitan KK di bawah 1 tahun.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada evaluasi pada aturan persyaratan. Misalnya dengan membuat aturan lamanya masa penerbitan KK.

Dirinya mengakui kelemahan PPDB saat ini yakni tidak adanya proses verifikasi faktual. Hal itu diakibatkan keterbatasan validasi KK yang menjadi salah satu dokumen persyaratan.

“Satuan pendidikan boleh melakukan validasi tapi karena petugasnya tidak banyak dan tidak sebanding dengan jumlah pendaftar serta waktu terbatas sehingga tidak melakukan validasi,” ungkapnya.

Kini validasi dilakukan oleh tim bentukan Gubernur. Nantinya hasil yang fitemukan oleh tim tersebut akan diserahkan kembali ke KCD untuk dieksekusi atau diskualifikasi.

Baca Juga: Pindah Lebih Dekat ke SMAN 1 Bogor, Malah Gagal PPDB Jalur Zonasi

Selain mengganti aturan soal tanggal penerbitan KK, Asep mengklaim KCD juga sudsh mengusullan penambahan rombongan belajar (Rombel) agar sekolah bisa menambah kapasitas kuota. Namun usulan tersebut terhalang keterbatasan Pemerintah Provinsi membangun rombel baru.(*)

Reporter: Reka Faturachman
Editor: Imam Rahmanto