25 radar bogor

Disdik Kota Bogor Minta Aturan Zonasi Diserahkan ke Pemda

PPDB SMP Jalur Zonasi
Ilustrasi. PPDB SMP Jalur Zonasi di SMPN 3 Kota Bogor, Selasa (5/7/2022). REKA/RADAR BOGOR

BOGOR-RADAR BOGOR, Banyaknya permasalahan yang timbul dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi membuat Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor berharap adanya evaluasi kebijakan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Kepala Seksi Kurikulum SMP Disdik Kota Bogor, Ahmad Furqon mengakui kurangnya sekolah di Kota Bogor yang tidak sebanding dengan jumlah pendaftar membuat penyelenggaraan PPDB terus menuai persoalan.

Baca Juga: KCD Siap Diskualifikasi Peserta Didik yang Curang dalam PPDB

Terlebih, menurutnya, PPDB jalur zonasi tidak dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia karena karakteristik, kondisi, dan keperluan yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, ia mengusulkan pada Pemerintah Pusat agar Permendikbud soal PPDB jalur zonasi dievaluasi. Ia pun meminta rumusan pelaksanaan PPDB dikembalikan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah.

“Bagi daerah yang punya masalah kompleks seperti Kota Bogor yang sebaran sekolahnya tidak merata bisa diberikan keleluasaan memilih format senfiri. Misalnya dengan kolaborasi zonasi dengan tes, atau jalur zonasi, dipadukan dengan tes, dan nilai rapor sehingga lebih berkeadilan,” jelasnya pada acara Dialog Obsesi di Radar Bogor, Kamis (27/7).

Furqon memberi contoh penerapan pembagian kuota per zona yang dilakukan pada PPDB SMP yang diklaimnya dapat lebih adil kepada masyarakat. Menurutnya, justru kesalahan yang terjsdi di lapangan akibat kesalahan pendaftar memasukkan zona pendaftaran.

Selain itu, dirinya juga berpendapat perlu ada penguatan pada PPDB jalur zonasi. Ia mengusulkan adanya konsep skoring pada dokumen persyaratan PPDB.

“Bisa dengan skoring. Jadi yang tinggal dengan orang tua skornya 100 sedangkan yang statusnya famili lain di Kartu Keluarhga hanya memiliki skor 50. Konsep ini memberikan kesempatan bagi warga asli,” jelasnya.

Penguatan juga bisa dilakukan dengan menambahkan syarat PPDB yakni melampirkan foto bersama keluarga di depan rumah sesuai koordinat sehingga memberikan bukti kuat bahwa pendaftar merupakan warga asli wilayah tersebut.

Baca Juga: Kecurangan PPDB, Komisi IV DPRD: Masalah Tahunan dan Modus Sama

Selain itu, dirinya juga mengusulkan adanya anggaran tambahan supaya sekolah bisa menambah rombongan belajar sembari menunggu adanya penambahan sekolah baru.

“Konsep ini bisa memaksimalkan ruang yang ada supaya bisa lebih banyak menampung siswa sebelum ada unit sekolah baru,” ucapnya. (*)

Reporter: Reka Faturachman
Editor: Imam Rahmanto