25 radar bogor

Gara-gara Samisade Desa Tonjong, Negara Rugi Rp501 Juta

Warga memprotes jalan rusak yang tak kunjung dibeton di Desa Tonjong, Jumat (24/2). (Radar Bogor/ Jaenal Abidin)

TAJURHALANG-RADAR BOGOR, Polres Metro Depok telah melakukan penyidikan terhadap Kepala Desa Tonjong, Nurhakim atas dugaan korupsi anggaran Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Buntut dari dana Rp501 juta yang tak terealisasi untuk pembangunan jalan.

Wakasat Reskrim Polres Metro Depok AKP Nirwan Pohan menjelaskan, Nurhakim sudah berstatus tersangka dan diamankan di kantor polisi. Ia diduga menyelewengkan dana bantuan keuangan infrastruktur dari Samisade untuk tahun anggaran 2021 dan 2022.

Baca Juga: Kades Tonjong Ditahan Karena Korupsi, Kantor Desa Digeledah Polisi

Nirwan menuturkan, total anggaran yang digelapkan itu mencapai Rp836 juta selama dua tahun. Selain itu, pembangunan betonisasi jalan di Desa Tonjong yang seharusnya dituntaskan Nurhakim justru mangkrak.

Parahnya, Nurhakim sama sekali tidak mengerjakan program Samisade pada tahun 2022.

“Selama dua kali mengajukan program Samisade pengecoran atau betonisasi jalan, hanya di tahun pertama dikerjakan tapi tidak selesai,” tegasnya.

Berdasarkan hasil perhitungan atau audit Inspektorat Kabupaten Bogor, negara mengalami kerugian sebesar Rp501 juta atau setengah miliar.

Nirwan menambahkan, Nurhakim diberikan waktu untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp501 juta itu. Namun, karena imbauan Pemkab Bogor tidak juga dilaksanakan, akhirnya Nurhakim terpaksa ditahan dan terancam mendekam di dalam penjara

“Berdasarkan bukti dan keterangan 20 orang lebih saksi baik dari Pemdes Tonjong, Pemcam Tajurhalang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Inspektorat, walaupun ada peran Bendahara Desa Tonjong dalam pencairan dana Samisade, namun karena aliran dana thanya mengalir ke Nurhakim, maka kami tidak menetapkan tersangka selain Nurhakim,” katanya.

Baca Juga: Tuntut Kades Tonjong Diganti, Warga Unjuk Rasa Tebar Benih Ikan di Jalan

Nurhakim disangkakan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 dan Subsider Pasal 3 jo Pasal 8 UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun.(*)

Reporter: Jaenal Abidin
Editor: Imam Rahmanto