JAKARTA-RADAR BOGOR, Desakan digelarnya Muswarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), terus disuarakan oleh internal partai Golakar, mereka khawatir partai Golkar akan terus berada dalam keterpurukan, selain itu momentum itu juga sebagai waktu untuk mengevaluasi kerja Ketua Umum Airlangga Hartarto yang tak cukup mampu mendongkrak keberadaan Partai Golkar
Baca Juga : Resmi, Golkar Usung Jaro Ade jadi Calon Bupati Bogor 2024
“Selain tidak haram, munaslub juga memungkinkan untuk melahirkan solusi-solusi strategis jangka pendek yang boleh jadi sulit lahir dalam situasi kepemimpinan Airlangga,” kata Ketua Korbid Polhukam DPP Partai Golkar 2016-2017 Yorrys Raweyai kepada wartawan, Jakarta, Rabu, (12/7).
Yorrys sebagai senior di Golkar ini juga menilai munaslub lebih bermanfaat ketimbang mempertahankan kepemimpinan Airlangga. Hal itu lantaran dia khawatir pembiaran kondisi sekarang justru bakal terus membuat Golkar terpuruk.
“Jika ada pihak yang menyatakan bahwa Partai Golkar saat ini sedang ‘baik-baik saja’, maka mungkin pernyataan tersebut muncul dari mereka yang senang dengan kegagalan-kegagalan yang terus berulang,” kata dia.
Yorrys juga kembali menekankan jika munaslub bukan hal yang haram dilakukan partai politik (parpol), apalagi partai semodern Golkar Munaslub justru sebagai warning bagi penguasa parpol bahwa kedaulatan sebuah partai berada di tangan anggotanya.
“Kepemimpinan organisasi tidak boleh menyisakan cek kosong yang sulit untuk ditagih setiap waktu,” kata dia.
Karena itu, Yorrys menyebut, saat ini publik menanti sejauh mana demokrasi berjalan di internal Golkar Sehingga, munaslub menjadi bukti adanya kebebasan yang dapat menunjukkan esensi demokrasi di Golkar
Terlebih, kata dia, waktu yang begitu mendesak tidak lagi mampu menitip harapan pada strategi kepemimpinan Airlangga untuk meningkatkan elektabilitas partai. Yorrys menduga Airlangga sedang berlindung di balik konsolidasi semu yang menghasilkan suara senyap dan sayup hingga tidak terdengar.
Kendati begitu, Yorrys mengamini ada sejumlah syarat pelaksanaan munaslub. Seperti, partai dalaim keadaan terancam atau menghadapi ihwal kegentingan yang memaksa.
Kemudian, DPP tidak melaksanakan amanat Munas sehingga organisasi tidak mampu menjalankan fungsinya. Munaslub itu sendiri membutuhkan legitimasi 2/3 DPD Provinsi sebagai bukti bahwa situasi tersebut dirasakan hingga pada tingkatan terbawah.
“Namun, dalam kondisi suara-suara yang enggan untuk terdengar, maka bisa dipastikan syarat konstitusional tersebut hanya ‘garang’ di atas kertas, tapi lumpuh dalam forum formal,” tegas dia.
Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengamini adanya rapat internal di kediaman Agung Laksono, Minggu, 9 Juli 2023. Rapat membahas sejumlah rekomendasi Pemilu 2024.
Salah satu materi yang dibahas dalam rapat internal Dewan Pakar Partai Golkar itu ialah terkait keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar Tahun 2019 yang memutuskan Airlangga Hartarto sebagai bakal capres.
“Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan. Apakah yang lainnya, saya enggak sebut nama. Nah, itu bisa juga,” kata Ridwan.
Dia juga mengaku tak menutup kemungkinan peluang munaslub untuk mencopot Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar
“Karena munaslub, maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara,” ujarnya.
Baca Juga : Partai Gelora Mulai Naruh Hati Pada Prabowo, PKB: Tunggu Sikap Resminya
Partai Golkar menggelar Munas pada Februari 2019. Dalam Munas itu, Partai Golkar memutuskan memilih Airlangga sebagai bakal capres tunggal. (jpg)
Editor : Yosep/Fauzan PKL
