BOGOR-RADAR BOGOR, Polemik PPDB yang sedang ramai di tengah masyarakat dianggap bersumber dari kurangnya sekolah negeri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Kota Bogor. Bahkan, anggaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dianggap tidak berpihak pada pendidikan.
Hal itu ditekankan Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata dalam rapat kerja dengan Tim Khusus, Senin (10/7).
Baca Juga: Anak Ketua RT di Paledang Gagal Tembus PPDB SMA Jalur Zonasi
Menurutnya, Pemkot Bogor terkesan hanya bisa menyalahkan sistem zonasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Sementara fakta yang ada, Pemkot Bogor belum menunjukkan keberpihakkan anggaran kepada sektor pendidikan.
Hal tersebut bisa dilihat dengan tidak adanya penambahan unit sekolah di Kota Bogor selama ini. Jika keberadaan sekolah di Kota Bogor bisa merata di semua wilayah, menurut Dadang, kisruh gontok-gontokan PPDB tidak akan terjadi.
“Pemerintah harusnya tidak hanya menyalahkan pemerintah pusat, tapi kita harus berkaca apakah pemerintah daerah sudah berpihak dalam mengaanggarkan pembangunan sekolah negeri baru. Sekarang kita lihat apakah kebijakan pemerintah kota sudah berpihak kepada hal itu,” tandasnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie P Sultani menyatakan, dalam waktu dekat ini DPRD Kota Bogor akan mengeluarkan rekomendasi secara resmi untuk dijalankan oleh Pemkot Bogor. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi polemik yang akan terjadi di tahun mendatang.
“Harusnya kan ini tidak terjadi berulang-ulang. Makanya kami akan mengeluarkan rekomendasi untuk Pemerintah Kota Bogor agar tidak hanya bereaksi tapi juga memiliki perencanaan penanggulangan konflik,” jelas Devie.
Devie pun sepakat bahwa minimnya jumlah sekolah di Kota Bogor menjadi hulu persoalan carut marut PPDB.
DPRD Kota Bogor sejak 2019 sudah mendorong kepada Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan pembangunan unit sekolah baru. Namun, pada akhirnya tidak ada juga kebijakan yang dikeluarkan untuk menuju ke sana.
Baca Juga: Disdik Bakal Buka SATAP Tahun Depan dan Kaji Merger SD
Adapun pembangunan sekolah satu atap di Kelurahan Kencana yang hingga saat ini belum rampung, dinilai Devie belum menjawab kebutuhan unit sekolah baru di Kota Bogor.
“Kalau kita mau mendukung sistem zonasi, maka perlu adanya jumlah sekolah yang memadai. Harusnya ini kan dipetakan kebutuhannya di tingkat kecamatan dan kelurahan. Ini jelas tidak ada keberpihakan anggaran dari Pemerintah Kota Bogor. Padahal ada waktu dari 2017 hingga sekarang. Dalam dua periode Bima Arya tidak ada hasilnya,” pungkasnya.(*)
Reporter: Dede Supriadi
Editor: Imam Rahmanto
