JAKARTA-RADAR BOGOR, Pajak progresif kendaraan diusulkan agar dihapus. Usulan tersebut disampaikan Korlantas Polri bahas saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI.
Baca Juga : Bebas Bea Balik Nama dan Diskon Pajak Kendaraan di Kabupaten Bogor
Penghapusan pajak progresif kendaraan itu diusulkan Korlantas Polri karena banyaknya pemilik kendaraan menggunakan identitas palsu.
Menurut Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi, usulan pajak progresif kendaraan dihapuskan karena juga tidak memiliki dampak terhadap pemasukan negara.
Selain itu Irjen Pol Firman juga mengatakan, dengan penambahan beban pajak ini membuat banyak masyarakat tidak jujur terhadap identitas kepemilikan kendaraannya.
Hal tersebut membuat pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk melakukan identifikasi apabila terjadi suatu hal.
“Orang yang mau mobil tiga, empat, biar saja. Tidak usah diprogresif. Ketika kami bicara dengan Bu Nicke (Dirut) Pertamina untuk menghitung subsidi, ada orang yang secara catatan harus dapat, tapi dia punya mobil Alphard,” ungkap Irjen Pol Firman.
“Rumahnya gubuk, mobilnya Alphard. Ternyata ini titipan. Cuma minjam STNK untuk menghindari pajak progresif kendaraan,” jelasnya. “Ini kan repot (kalau mobil tersebut terkena ETLE atau sanksi lainnya),” tambah Irjen Pol Firman.
Irjen Pol Firman menyebut, temuan ini sesuai dengan apa yang pernah diungkapkan Direktur Penegakan dan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan. Dalam data registrasi kendaraan bermotor, hampir 30 persen bukan atas nama pemilik aslinya.
Irjen Pol Firman mengungkapkan jika hal ini sering kali ditemui, di mana surat tilang salah alamat ketika diterapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Irjen Pol Firman berharap dengan dihapusnya pajak progresif kendaraan, identitas kendaraan dan pemiliknya bisa terdata lebih baik.
Baca Juga : Ada Bebas Biaya Balik Nama dan Diskon Denda Pajak di Jawa Barat, Cek di Sini
Sehingga apabila dibutuhkan konfirmasi atau hal-hal lain yang menyangkut identitas kendaraan bisa tepat sasaran.
“Kami dengan tim Samsat Nasional sudah berjalan ke gubernur untuk meminta nol-kan biaya balik nama dan pajak progresif,” tukasnya. (net/dis)
Editor : Yosep
