25 radar bogor

Indonesia Darurat Sampah, Bima Arya : Perlu Perpres yang Lebih Baik

PALEMBANG-RADAR BOGOR, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya membuka dialog kebijakan nasional bertajuk ‘Peningkatan Pengelolaan Sampah Perkotaan Menuju Kota Berkelanjutan’.

Baca Juga : Lulusan SMPIT BBS Dinamai Angkatan Bimantara, Begini Maknanya

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi APEKSI bersama CSEAS Indonesia dengan dukungan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), dalam rangkaian HUT ke-23 APEKSI di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (6/7/2023).

Menurut Bima Arya, masalah sampah memamg belum jelas penyelesaiannya. “Hari ini kita bangga sekali Indonesia jadi satu dari 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Di prediksi 2045, sangat mungkin Indonesia masuk 5 besar ekonomi dunia. Tapi di saat yang sama, ada satu masalah yang belum jelas penyelesaiannya adalah soal sampah,” ungkap Bima yang juga Wali Kota Bogor.

Ia menunjukan data, sekitar 70 persen lebih sampah ditimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), 15 persen tidak terangkut, yang didaur ulang mungkin 10-15 persen saja.

“Kondisi ini menjadi indikasi bahwa negara ini sedang mengalami darurat sampah. Belum lagi ada berapa kota yang TPA-nya bermasalah, tidak punya TPA, ditolak warga dan lain sebagainya. Belum lagi kesulitan mencari lahan TPS di Kelurahan atau RW,” terang Bima.

Bima mengatakan, pendekatan soal persampahan belum komprehensif, totalitas, sistemik dan masif.

“Kita lihat saat ini Perpres (Peraturan Presiden) belum maksimal untuk membangun gerakan yang terstruktur, sistematis dan masif. Dari komitmen anggaran saja sangat minim. Belum lagi  rata-rata setiap APBD kota tidak sampai 1-2 persen menganggarkan untuk pengelolaan sampah. Perlu intervensi dan kolaborasi pusat dan daerah bahkan pemerintah dan swasta,” katanya.

“Dinas LH harus ikut merumuskan kebijakan nasional yang mendorong upaya di tingkat kota. Diskusikan seperti apa bentuk Perpres yang lebih baik, untuk pendanaan, kelembagaan dan regulasi yang lebih tajam dan praktis bagi daerah. APEKSI siap membuat kajian lebih serius, dan melahirkan policy brief untuk Presiden, Kementerian/Lembaga di Pusat dan termasuk kepada Kepala Daerah,” tandasnya.

Untuk itu, lanjut Bima, APEKSI akan mendorong advokasi Perpres yang lebih baik, karena terbukti intervensi pusat dalam operasional itu efektif. Namun, perlu kajian dan masukan dari bawah.

Dialog tersebut dihadiri juga oleh Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Dasrul Chaniago, Direktur Sustainable Waste Indonesia Dini Trisyanti, Perwakilan GIZ Piyush Dhawan dan Direktur Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) Arisman. (*)

Editor : Yosep